Dari Nasakom ke Koalisi Besar, Apa yang Bisa Dipelajari dari Akhir Kekuasaan Soekarno?

JAKARTA — Nasakom dan Soekarno adalah dua nama yang berkelindan erat dalam ingatan sejarah Indonesia dalam kaitannya dengan Demokrasi Terpimpin. Kini, lebih dari enam dekade berlalu, lanskap politik Indonesia 2026 kembali menyodorkan pemandangan yang familier, yakni konsolidasi kekuatan besar di sekeliling pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tentu, koalisi hari ini bukanlah tiruan Nasakom. Namun, dari rentang zaman yang berselisih jauh itu, mengapung satu teka-teki kekuasaan yang sama yakni apa yang terjadi ketika seluruh simpul politik ditarik ke dalam satu “tenda besar”, sementara kepentingan di dalamnya tetap saling silang?

Pertanyaan itu menjadi relevan ketika Prabowo pada 31 Agustus 2026 menjelaskan alasan pemerintahannya membangun koalisi besar. Ia menyebut demokrasi membuat pemerintah harus berkoalisi untuk memimpin dan mengurus negara dengan penduduk yang mendekati 300 juta jiwa.

Prabowo juga menyebut tujuh dari delapan partai di parlemen berada dalam koalisi pemerintahannya.

Beberapa pekan kemudian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berbicara dalam konteks berbeda, tetapi menyentuh persoalan yang sama. Ketika pemerintah mengikuti dinamika pembahasan ambang batas pemilu, Bima mengatakan Pemilu harus menyeimbangkan efektivitas pemerintahan, akuntabilitas, dan demokrasi.