Menteri HAM Pigai Waspadai Pergeseran Konflik Papua ke Sentimen Rasial

Kementerian HAM kemudian mendorong penghapusan diskriminasi sejak dari akar persoalan serta memastikan keadilan yang setara bagi masyarakat asli Papua maupun warga pendatang.

Pigai mengingatkan agar masyarakat Papua dan pendatang tidak terpecah akibat provokasi berbasis kebencian rasial.

Konflik Tidak Lagi Semata Persoalan Keamanan

Pernyataan Pigai juga muncul bersamaan dengan dorongan Kementerian HAM agar penanganan konflik Papua tidak lagi dilakukan secara reaktif dan kasuistik.

KemenHAM mendorong pendekatan holistik dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, DPR, partai politik, aparat keamanan, tokoh masyarakat hingga kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh dalam penyelesaian persoalan Papua.

Pigai bahkan menyebut perlunya keputusan bersama dan pendekatan dialogis untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Papua.

Pada saat yang sama, KemenHAM menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi.

Pigai mengingatkan aparat keamanan maupun kelompok bersenjata agar mematuhi hukum humaniter dan tidak menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran konflik.

Dengan demikian, persoalan Papua yang disoroti KemenHAM tidak hanya berkaitan dengan kekerasan bersenjata, tetapi juga menyangkut diskriminasi, relasi sosial, identitas, perlindungan warga sipil, serta mekanisme penyelesaian konflik.