Dilema Bahlil: Golkar Didesak Bergerak dalam Polemik Pendidikan Gibran

JAKARTA, RMTVNews.com — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia didesak mengarahkan Fraksi Golkar di DPR RI untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme konstitusional.

Desakan itu mengemuka seiring pernyataan Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia yang turut mempersoalkan proses penyusunan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Doli, yang kala itu menjabat Ketua Komisi II DPR RI, menduga ketentuan tersebut masuk ke dalam regulasi tanpa dibahas secara resmi dalam rapakonsultasi Komisi II DPR bersama KPU.

Desakan kepada Bahlil disampaikan ketika Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) bersama Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa mendatangi Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Aliansi menyerahkan surat kepada Bahlil agar Fraksi Golkar menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikan Gibran serta mempertimbangkan langkah lanjutan di parlemen.

Koordinator Tim Advokasi Ahmad Khozinudin mengatakan, kedatangan mereka membawa pandangan dan tuntutan serupa dengan yang sebelumnya disampaikan kepada partai politik lain.

“Masih hal yang sama, kami menyampaikan pandangan tentang hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” kata Khozinudin, Kamis (15/10/2026).

Melalui surat tersebut, aliansi meminta Bahlil menginstruksikan Fraksi Golkar melakukan penelaahan hukum terhadap Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES/XIV/2026, khususnya bagian yang dirujuk pada halaman 372–373 dan 375–376.

Aliansi juga mendesak Fraksi Golkar memperjuangkan hak menyatakan pendapat terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan Gibran.

“Menginstruksikan kepada Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk menginisiasi dan memperjuangkan hak menyatakan pendapat atau HMP mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepanjang tersedia materi dan bukti yang sah serta seluruh persyaratan hukum terpenuhi,” ujar Khozinudin.

Selain itu, aliansi meminta Fraksi Golkar menyiapkan dokumen pengusulan hak menyatakan pendapat yang memuat uraian masalah, alasan hukum, bukti pendukung, serta hubungan antara dugaan persoalan persyaratan pendidikan tersebut dan Pasal 7A UUD 1945. Mereka juga mendorong komunikasi lintas fraksi untuk memenuhi persyaratan pengajuan usul di DPR.

Posisi Bahlil dan Sikap Golkar

Desakan kepada Bahlil muncul di tengah perjalanan politiknya dalam pemerintahan sejak era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Selain menjabat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil kini berada dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Golkar sendiri merupakan partai yang mendukung pasangan Prabowo–Gibran dalam Pilpres 2024.

Bahlil memulai kiprahnya di kabinet sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), setelah dilantik pada 23 Oktober 2019. Ketika nomenklatur kementerian berubah pada April 2021, ia menjabat Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM.

Menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi, Bahlil dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 19 Agustus 2024, menggantikan Arifin Tasrif. Setelah Prabowo dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, Bahlil tetap menjabat Menteri ESDM. Ia kemudian juga dipercaya memimpin Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Dalam perkembangan polemik persyaratan pendidikan Gibran, desakan kepada Golkar tidak hanya datang dari ARM dan Tim Advokasi. Pada 12 Oktober 2026, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menerima audiensi Aliansi Kolektif Sipil untuk Angket Gibran (AKSI) di Kompleks Parlemen, Senayan.

Kelompok tersebut meminta DPR menggunakan hak angket untuk menindaklanjuti polemik tersebut. Doli menyatakan bersedia menerima aspirasi masyarakat dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR. Namun, penerimaan aspirasi tersebut tidak dengan sendirinya berarti Golkar menyetujui usulan penggunaan hak angket.

Tiga hari kemudian, ARM dan Tim Advokasi mendatangi kantor DPP Golkar untuk menyampaikan permintaan langsung kepada Bahlil. Berbeda dari AKSI yang mendorong penggunaan hak angket, ARM secara khusus meminta Bahlil mengarahkan Fraksi Golkar untuk menginisiasi hak menyatakan pendapat (HMP) terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan Gibran.