JAKARTA — Partai Demokrat mendukung wacana Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2029 digelar secara terpisah. Skema tersebut dinilai dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih fokus menentukan wakil rakyat sebelum memilih presiden dan wakil presiden.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan pemisahan Pileg dan Pilpres merupakan opsi yang layak dikaji dalam pembahasan sistem Pemilu 2029.
“Ya, menurut saya bagus ya. Ini kan kembali ke sistem lama, ketika kemudian pilpres didahului oleh pileg,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurut Herman, mekanisme Pileg lebih dahulu kemudian Pilpres bukan hal baru dalam sejarah pemilu Indonesia. Pola tersebut pernah diterapkan pada Pemilu 2004 dan 2009.
Sementara pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024, Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak.
Herman mengatakan salah satu konsekuensi dari pemisahan tersebut adalah hasil Pileg pada tahun yang sama dapat menjadi dasar pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dengan mekanisme tersebut, konfigurasi politik untuk Pilpres 2029 akan mengacu pada hasil pemilihan legislatif yang baru saja berlangsung, bukan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya.
“Sehingga kemudian perspektif untuk pelaksanaan Pilpres itu menggunakan terhadap hasil Pileg pada saat itu,” ujar Herman.
Gagasan serupa sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia mengusulkan agar Pileg digelar terlebih dahulu dan hasilnya menjadi tiket pencalonan Pilpres.
Menurut Doli, penggunaan hasil pemilu lima tahun sebelumnya sebagai dasar pencalonan presiden berpotensi tidak lagi mencerminkan aspirasi politik masyarakat pada saat Pilpres berlangsung.
Pemilih Bisa Lebih Fokus
Demokrat juga menyoroti aspek pemilih dalam wacana pemisahan tersebut. Herman mengatakan pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara terpisah dapat membuat masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk mempertimbangkan pilihan pada masing-masing jenis pemilu.
“Sehingga ada fokus bagaimana masyarakat bisa memilih para wakilnya, juga pada saatnya nanti memilih calon presiden dan wakil presiden,” kata Herman.
Dalam skema yang diusulkan, Pileg akan menjadi tahap awal. Setelah hasilnya diketahui, pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dilaksanakan beberapa waktu kemudian.
Namun, jarak waktu antara Pileg dan Pilpres belum ditentukan. Herman menyebut opsi jeda sekitar tiga hingga empat bulan masih perlu dibahas lebih lanjut.
Wacana pemisahan Pileg dan Pilpres tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai desain Pemilu 2029. Selain jadwal pemilu, partai politik juga tengah membicarakan sejumlah isu lain dalam revisi UU Pemilu.