Kuasa Hukum Perlihatkan Ijazah Gibran di Sidang PTUN 

JAKARTA, RMTVNews.com — Tim kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memaparkan jenjang pendidikan yang ditempuh kliennya sekaligus memperlihatkan ijazahnya.

Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/10/2026), kuasa hukum Adil Supatra Akbar menjelaskan bahwa Gibran lebih dulu menempuh program pra-universitas di UTS Insearch, Australia, yang kini bernama UTS College.

Lembaga tersebut menerbitkan Certificate of Attendance.

Gibran kemudian melanjutkan program serupa di Management Development Institute of Singapore (MDIS).

Menurut Adil, sertifikat itu menyatakan Gibran telah menyelesaikan sekitar 90 persen mata pelajaran di UTS Insearch.

Bukti tersebut dijadikan dasar oleh MDIS untuk melakukan transfer kredit atau pengakuan nilai, sehingga Gibran dapat merampungkan pendidikan pra-universitasnya di sana.

“UTS Insearch mengatakan melalui Certificate of Attendance-nya bahwa betul Pak Gibran adalah pelajar di sekolah kami dan beliau telah menyelesaikan sebanyak 90 persen (total mata pelajaran),” ujarnya.

MDIS kemudian menerbitkan Advanced Diploma, dan Gibran melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di University of Bradford, yang bermitra dengan MDIS.

Adil menambahkan bahwa Advanced Diploma tersebut setara dengan Advanced Level (A Level), standar penerimaan universitas yang dipakai di banyak negara, termasuk Singapura.

Sebelum itu, Gibran menamatkan sekolah menengah pertama (SMP) di Surakarta, lalu melanjutkan ke luar negeri dan memperoleh sertifikat Ordinary Level (O Level) untuk pendidikan secondary school di Singapura.

Adil menyoroti perbedaan sistem pendidikan. Di Indonesia, pendidikan menengah ditempuh selama enam tahun (SMP dan SMA), sedangkan di luar negeri pendidikan secondary hanya empat tahun.

“Di sini adalah gap pertama antara sistem pendidikan di Indonesia dan di luar negeri,” katanya.

Ia berharap penjelasan ini memberi gambaran yang utuh, runtut, dan mudah dipahami masyarakat tentang riwayat pendidikan Gibran, mulai dari SD hingga S1.

Adil menyebut, pada hari yang sama tim pengacara Gibran telah memperlihatkan seluruh dokumen riwayat pendidikan kepada majelis hakim PTUN Jakarta dan mengunggahnya ke E-Court.

Sementara itu, Denny Indrayana dan tim kuasa hukumnya melalui unggahan resmi di media sosial menyatakan mencabut gugatan dan walk out dari persidangan perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres, meskipun dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikannya.

“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden,” ujar Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa malam (6/10).

MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Namun, menurut Adies, persoalan tersebut tidak lagi dapat diperiksa dalam mekanisme sengketa pilpres, sebab Gibran sudah tidak berstatus calon wakil presiden setelah dilantik dan disumpah sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.