Luhut Usulkan Ubah Definisi Korupsi, Prabowo Setujui Kajian DEN

JAKARTA, RMTVNews.com — Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang mengusulkan perubahan pendekatan dalam mendefinisikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Usulan yang disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) itu menyoroti penggunaan unsur kerugian negara dalam perkara korupsi, terutama ketika berkaitan dengan keputusan bisnis badan usaha milik negara.

Luhut menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Prabowo bersama jajaran DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Menurut dia, kajian tersebut disusun untuk menyelaraskan penanganan perkara korupsi di Indonesia dengan standar internasional.

“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi,” kata Luhut, seperti dikutip dari keterangan seusai pertemuan.

Luhut menjelaskan, kajian DEN merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam penjelasannya, Luhut menekankan unsur bribery atau penyuapan sebagai fokus definisi korupsi yang menjadi rujukan kajian tersebut.

Ia menilai penggunaan unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi dapat memengaruhi ruang gerak pengambilan keputusan bisnis.

“Definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” ujar Luhut.

Danantara dan Risiko Keputusan Bisnis

Luhut mengaitkan usulan tersebut dengan aktivitas bisnis badan usaha negara, termasuk Danantara.

Menurut dia, setiap keputusan bisnis memiliki risiko, sehingga kerugian yang timbul dari suatu kegiatan usaha perlu dibedakan dari tindak pidana korupsi.

Ia menilai penerapan unsur kerugian negara dalam perkara korupsi dapat menjadi beban bagi pengelola badan usaha ketika mengambil keputusan komersial.