Profil Slamet Uliandi, Jenderal di Balik Monitoring Center yang Jadi Tersangka Penyadapan

JAKARTA, RMTVNews.com — Nama Irjen Slamet Uliandi kembali menjadi sorotan setelah penyidik Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum terseret dalam perkara tersebut, Slamet dikenal sebagai salah satu perwira tinggi Polri yang terlibat dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Namanya mencuat pada 2022 ketika menjadi salah satu jenderal yang menjemput Ferdy Sambo setelah mantan Kadiv Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J.

Dalam kasus tersebut, penjemputan Sambo dilakukan setelah Bharada Richard Eliezer mengubah keterangannya dan mengungkap keterlibatan atasannya dalam pembunuhan Yosua.

Slamet saat itu bertugas di lingkungan Bareskrim Polri. Rekam jejaknya di bidang reserse dan teknologi informasi menjadi bagian dari perjalanan kariernya di kepolisian.

Perjalanan Karier di Polri

Slamet Uliandi lahir di Jakarta pada 15 Juli 1971. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994.

Sepanjang kariernya, Slamet menempati sejumlah posisi strategis, terutama pada bidang reserse dan pengembangan teknologi informasi kepolisian.

Pada 2011, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.

Posisi tersebut kemudian dilanjutkan dengan jabatan Karobinopsnal Bareskrim Polri pada 2019.

Setahun berikutnya, Slamet dipercaya menjadi Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 2020.

Pada 26 Juli 2021, ia menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.

Dalam struktur Monitoring Center Bareskrim, Slamet juga disebut pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring pada periode 2010–2019.

Ditetapkan sebagai Tersangka Penyadapan

Pada Kamis (5/11/2026), Bareskrim Polri mengumumkan peningkatan status hukum Slamet dari saksi menjadi tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara.

“Penyidikan meningkatkan status SU yang sebelumnya masih berstatus saksi. Berdasarkan hasil gelar perkara bahwa saudara SU telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum,” kata Suhermanto dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026) malam.

Slamet menjadi tersangka keempat dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.

Dalam penyidikan, Slamet disebut berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.

Penyidik menyebut dua pejabat Monitoring Center harus memperoleh persetujuan Slamet sebelum melakukan penyadapan.

Slamet juga disebut menyetujui permintaan penghapusan file hasil penyadapan yang diajukan Ahrie Sonta pada awal Oktober 2026.

Meski telah berstatus tersangka, Slamet belum ditahan. Suhermanto menyebut kondisi kesehatannya masih dalam pemulihan setelah mengalami stroke.

“Bahwa sampai saat ini jumlah tersangka sebanyak empat orang. Tiga penahanan di Mako Brimob. Untuk tersangka SU saat ini belum bisa dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke,” ujar Suhermanto.

Penetapan Slamet sebagai tersangka menambah daftar pejabat tinggi Polri yang diproses dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.