Survei: 64,7 Persen Publik Tak Tahu Parliamentary Threshold Saat Elite Partai Bahas Angka 5 Persen

Parpol Parlemen Dorong Ambang Batas Lebih Tinggi

Partai politik yang saat ini memiliki kursi di DPR memiliki kepentingan langsung dalam pembahasan ambang batas parlemen karena ketentuan tersebut menentukan partai yang dapat memperoleh kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu.

Sejumlah elite partai parlemen menyampaikan dukungan terhadap ambang batas 5 persen.

Pendukung kenaikan ambang batas antara lain beralasan bahwa penyederhanaan jumlah partai di parlemen dapat membuat sistem kepartaian dan pemerintahan lebih efektif.

Dalam perspektif tersebut, ambang batas yang lebih tinggi dipandang dapat mendorong partai politik membangun dukungan elektoral yang lebih luas sebelum memperoleh kursi di DPR.

Namun, kenaikan ambang batas juga membawa konsekuensi terhadap partai dengan perolehan suara yang berada di bawah angka tersebut. Suara pemilih kepada partai yang gagal melewati ambang batas tidak dikonversikan menjadi kursi DPR.

Parpol Nonparlemen Menolak Kenaikan

Sikap berbeda datang dari partai politik nonparlemen. Mereka menilai kenaikan parliamentary threshold justru dapat mempersempit ruang kompetisi politik dan menghambat partai baru atau partai yang belum memiliki kursi di DPR untuk masuk ke parlemen.

Kelompok delapan partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 1 persen dan menolak wacana kenaikan menjadi 5 persen.

Bagi kelompok tersebut, suara pemilih harus mendapatkan ruang representasi yang lebih luas di parlemen.

Ambang batas yang terlalu tinggi dinilai berpotensi membuat suara dalam jumlah besar tidak menghasilkan kursi DPR apabila partai pilihan pemilih gagal melewati batas tersebut.

Jarak Elite dan Publik

Perdebatan tersebut berlangsung ketika sebagian besar publik belum mengetahui aturan yang sedang dipersoalkan.