Komnas HAM Dapat Tambahan Rp17,3 Miliar, Penanganan Kasus Jadi Ujian

JAKARTA, RMTVNews.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapat tambahan anggaran Rp17,3 miliar untuk tahun anggaran 2027.

Penambahan ini menaikkan pagu anggaran lembaga tersebut dari Rp94,54 miliar menjadi Rp111,54 miliar, dengan penguatan penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hak asasi manusia menjadi bagian dari mandat yang harus dijalankan.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan tambahan anggaran tersebut memberi ruang bagi lembaganya untuk menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, mediasi, dan pengawasan HAM secara lebih optimal.

“Kami meminta masyarakat untuk mengawal penggunaan anggaran ini karena ini adalah uang dari hasil pajak masyarakat untuk sebenarnya digunakan secara efektif oleh Komnas HAM,” kata Anis dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Tambahan anggaran tersebut datang setelah Komnas HAM sebelumnya menyampaikan keterbatasan anggaran untuk menjalankan sejumlah mandatnya pada 2027.

Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI pada September lalu, Anis mengungkapkan bahwa pagu awal lembaganya belum menyediakan alokasi untuk penyelidikan tiga perkara dugaan pelanggaran HAM berat yang direncanakan ditangani pada tahun depan.

Anggaran untuk Penegakan HAM

Wakil Ketua Internal Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan, tambahan anggaran diarahkan untuk tiga kebutuhan utama, yakni program pemajuan dan penegakan HAM, operasional perkantoran, serta penguatan manajemen dan tata kelola organisasi.

Pada program pemajuan dan penegakan HAM, anggaran bertambah Rp3,73 miliar menjadi Rp26,38 miliar.

Dana tersebut antara lain digunakan untuk penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, serta penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat.

Sementara itu, anggaran untuk operasional kantor pusat dan sekretariat provinsi mencapai Rp18,6 miliar.

Adapun anggaran program penunjang manajemen dan penguatan tata kelola menjadi Rp12,02 miliar untuk mendukung kebutuhan kepegawaian serta kegiatan manajemen yang belum tercakup dalam pagu sebelumnya.

Prabianto berharap penambahan anggaran tersebut dapat memperkuat tata kelola organisasi dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas Komnas HAM secara terukur dan bertanggung jawab.

Selain itu, persoalan pendanaan penyelidikan pelanggaran HAM berat menjadi salah satu konteks dalam pembahasan anggaran Komnas HAM untuk 2027.

Pada 1 September 2026, Anis menyampaikan kepada Komisi XIII DPR bahwa pagu awal lembaganya tidak menyediakan anggaran untuk penyelidikan tiga perkara dugaan pelanggaran HAM berat yang direncanakan ditangani pada tahun berikutnya.

Saat itu, Komnas HAM juga menyebut keterbatasan anggaran memengaruhi kemampuannya menangani pengaduan masyarakat dan menjalankan fungsi pemantauan.