Pilkades di Mabar NTT Memanas, Dipicu Selisih 1 Suara

JAKARTA, RMTVNews.com — Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bangka Lewat, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), kian memanas. Konflik ini dipicu oleh selisih satu suara antara dua calon kepala desa serta dugaan pelanggaran administrasi dalam proses pemungutan suara.

Sengketa terjadi antara calon nomor urut 1, Yohanes Saru, yang memperoleh 273 suara, dan calon nomor urut 2, Jonsi E. S. Galu, yang meraup 272 suara.

Adapun jumlah surat suara tidak sah di dua tempat pemungutan suara (TPS) tercatat sebanyak enam lembar.

Keberatan dari kubu Jonsi bermula dari temuan ketidaksesuaian pencatatan suara di TPS 01.

Dalam dokumen yang dipersoalkan, jumlah suara terpakai tercatat sebanyak 247, tetapi jumlah fisik surat suara sah yang ditemukan hanya 246 lembar.

Kuasa hukum Jonsi, Lorensius Logam, menyatakan bakal membawa sengketa ini ke tingkat Kabupaten Manggarai Barat dan mempertimbangkan menempuh jalur hukum terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan.

“Proses ini akan kami dorong ke tingkat kabupaten untuk memastikan pemenuhan keadilan dan penegakan aturan yang berlaku,” ujar Lorensius, dikutip dari media setempat, Kamis (22/10/2026).

Perselisihan ini makin meruncing setelah Panitia Pemilihan Desa (PPD) Bangka Lewat menolak menjalankan rekomendasi Panitia Pengawas Pilkades (Panwascam) Kuwus.

Padahal, Panwascam Kuwus melalui berita acara hasil mediasi tertanggal 19 Oktober 2026 telah merekomendasikan penghitungan ulang surat suara khusus untuk TPS 01.

Hingga saat ini, PPD Bangka Lewat belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan penolakan rekomendasi tersebut.

Di sisi lain, salah seorang warga Desa Bangka Lewat yang meminta namanya dirahasiakan menyebut bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara pada mulanya berjalan kondusif.

Penghitungan ulang sempat dilakukan di tingkat TPS atas kesepakatan saksi kedua belah pihak.

“Persoalan muncul saat ada perbedaan pencatatan. Panitia kemudian membuka kembali kotak suara dan menghitung ulang atas persetujuan para saksi. Menurut kami, persoalan ini harus diselesaikan berdasarkan dokumen dan fakta hukum, bukan opini di masyarakat,” ungkapnya, Rabu (21/10/2026).

Pemilih Meninggal Dunia hingga Intervensi Tokoh

Selain ketidaksesuaian jumlah suara, kubu Jonsi juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pihaknya menemukan lima nama warga yang telah meninggal dunia masih tercantum di DPT, serta indikasi penggunaan hak pilih oleh warga yang sedang tidak berada di desa saat hari pencoblosan.

Di tengah bergulirnya sengketa, muncul isu dugaan keterlibatan pihak luar yang dinilai memperkeruh suasana.

Warga menengarai adanya dinamika politik yang melibatkan mantan anggota DPRD dapil setempat serta seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat kepala sekolah.

Namun, hingga berita ini diturunkan, dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut belum terverifikasi.

Warga berharap sengketa ini tidak sampai merusak ikatan sosial antarmasyarakat yang sejauh ini masih berjalan harmonis.

“Harapan kami tidak ada pihak yang menggunakan pengaruhnya untuk memperkeruh keadaan. Semua pihak harus menghormati mekanisme dan aturan yang berlaku agar tali silaturahmi warga tetap terjaga,” pungkas warga tersebut.