Utang Rp40 Triliun Haji Isam, Cara Konglomerat Akses Likuiditas Tanpa Jual Saham

Rasio kecukupan agunan atau collateral coverage ratio disebut terjaga di level 150 persen, dengan memperhitungkan harga terendah intraday saham JARR dan PGUN selama satu bulan terakhir.

Untuk saham PGUN, bank mengaku telah memperhitungkan risiko konsentrasi kepemilikan melalui uji sensitivitas terhadap volatilitas harga saham.

Bank juga menyiapkan mekanisme penambahan agunan apabila nilainya tidak mencukupi.

Gadai saham JARR dan PGUN diposisikan sebagai sumber pelunasan kedua atau second way out sesuai Pasal 4 POJK Nomor 40/POJK.03/2017.

Sumber pelunasan utama tetap berasal dari arus kas usaha batu bara Jhonlin Group yang sudah berjalan.

Bank menyebut hanya memperhitungkan arus kas dari usaha eksisting tersebut, dan perjanjian kredit mengatur mekanisme dana cadangan atau sinking fund untuk menjamin pembayaran bunga dan angsuran pokok.

Untuk aset selain saham, Bank Mandiri menggunakan penilaian independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dan pengikatan jaminan dilakukan melalui notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

OJK Sebut Gadai Saham Diperbolehkan

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penggunaan saham sebagai agunan pada prinsipnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, transaksi dengan pihak terafiliasi dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan bisnis dan aksi korporasi.

OJK tidak menerbitkan izin khusus karena hubungan bank dan nasabah bersifat business to business (B2B).

“Kita enggak kasih izin, itu business as usual. Itu B2B aja,” kata Dian saat ditemui di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Dian juga menyebut Haji Isam merupakan nasabah lama Bank Mandiri dan termasuk nasabah utama atau prime customer.

Menurut dia, bank telah mempertimbangkan berbagai aspek agunan dalam pemberian kredit tersebut.

OJK menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan transaksi berjalan sesuai ketentuan perbankan.

Pinjaman Bukan Penghasilan

Dalam prinsip perpajakan, dana pinjaman pada dasarnya bukan penghasilan kena pajak bagi penerimanya, karena merupakan kewajiban finansial yang harus dikembalikan.