Karena itu, ketika sebuah perkara disebut menggunakan modus proyek fiktif, mark up, suap, atau penyalahgunaan anggaran, istilah tersebut harus dibaca dalam konteks fakta dan konstruksi hukum perkara masing-masing.

KPK sendiri dalam materi edukasinya menempatkan penindakan, pencegahan, dan pendidikan sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi.

Sumber:

Baca Juga:Dirut KAI Bobby Rasyidin Diperiksa KPK, Uang Rp2 Miliar Disita dalam Kasus Digitalisasi SPBU

– Komisi Pemberantasan Korupsi, “Modus Korupsi yang Paling Populer di Indonesia”, 6 Juni 2022.

– UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

– UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

Baca Juga:Reza Indragiri: Jalur Pidana Kasus Penyadapan Berisiko Delegitimasi Presiden

– UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.