Indonesia Benahi Kawasan Industri, Dari Izin Berbelit hingga Ancaman Kaburnya Investor

Bukan hanya Soal Izin

Persoalan daya saing kawasan industri sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan birokrasi. Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono juga menyoroti persoalan energi, biaya transportasi dan logistik, serta perubahan regulasi yang terlalu sering.

Dalam kunjungan ke Karawang International Industrial City (KIIC) pada Agustus 2026, Bambang mengatakan pelaku industri membutuhkan pasokan listrik dan gas yang cukup dengan harga yang kompetitif.

Ia juga menyebut biaya transportasi sebagai salah satu komponen signifikan dalam biaya logistik.

Pelaku industri, menurut Bambang, turut mengusulkan mekanisme perizinan satu pintu serta konsistensi regulasi agar perusahaan dapat menyusun rencana investasi jangka panjang.

DPR juga sebelumnya menyoroti kebutuhan insentif yang lebih kompetitif agar kawasan industri Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN. Insentif yang dibahas mencakup energi, perpajakan, pembiayaan, infrastruktur, hingga penyediaan sumber daya manusia.

RUU Kawasan Industri dan Agenda Hilirisasi

Pembenahan kawasan industri memiliki kaitan langsung dengan agenda hilirisasi pemerintah. Kawasan industri tidak hanya berfungsi sebagai lokasi produksi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem yang menghubungkan investasi, infrastruktur, tenaga kerja, rantai pasok, dan pasar.

Karena itu, kepastian hukum dan kemudahan berusaha menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU Kawasan Industri.

Kajian Pusat Analisis Keparlemenan DPR sebelumnya mencatat kawasan industri sebagai instrumen penting transformasi industri nasional, termasuk untuk hilirisasi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing.

Kajian tersebut juga mencatat belum adanya undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri secara komprehensif.

Di sisi lain, pembenahan kawasan industri juga diarahkan agar manfaat industrialisasi tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar.