Izin Berbelit Bikin Investor Kabur ke Vietnam dan Thailand, DPR Siapkan RUU Kawasan Industri

Bukan Sekadar Banyak Izin

Persoalan perizinan sebenarnya telah berulang kali muncul dalam pembahasan Panja RUU Kawasan Industri.

Pada Juli 2026, Evita menyebut perizinan sebagai salah satu kendala paling banyak ditemukan ketika Komisi VII turun ke lapangan.

Pengurusan izin disebut dapat berlangsung satu hingga dua tahun, termasuk persoalan yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Masalahnya bukan hanya jumlah izin yang harus dipenuhi investor, tetapi juga ketidakpastian kapan seluruh proses tersebut selesai.

Karena itu, Panja sebelumnya mendorong agar RUU Kawasan Industri memberikan batas waktu yang jelas dalam proses perizinan.

Pada Agustus 2026, Ketua Tim Panja RUU Kawasan Industri Chusnunia Chalim bahkan mendorong proses perizinan kawasan industri dapat dipangkas menjadi maksimal tiga bulan.

OSS Belum Menjawab Semua Masalah

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan sistem Online Single Submission (OSS) belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan birokrasi yang dihadapi pelaku industri.

Menurut Yoyok, pelaku usaha masih harus berhadapan dengan berbagai kewenangan, mulai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.