Izin Berbelit Bikin Investor Kabur ke Vietnam dan Thailand, DPR Siapkan RUU Kawasan Industri

Ia menilai diperlukan penguatan kelembagaan agar pengelolaan kawasan industri tidak lagi terfragmentasi.

“Saya ingin pemerintah mengambil power, menyatukan dalam satu lembaga baru untuk mengatur kawasan industri. Jangan sampai investor luar negeri harus berhubungan dari tingkat daerah, provinsi sampai pusat,” kata Yoyok.

Panja RUU Kawasan Industri juga menemukan persoalan lain yang dapat memengaruhi daya saing kawasan industri.

Evita menyebut pasokan gas dan energi yang belum stabil, keterbatasan akses pelabuhan, tata kelola limbah, serta tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, penyederhanaan perizinan perlu berjalan bersamaan dengan kepastian akses terhadap air, energi, infrastruktur dan kepastian hukum.

“Jika Bapak Presiden ingin mendorong hilirisasi, seharusnya perizinan industri ini satu atap. Pengusaha tidak perlu lagi dioper ke sana kemari yang memakan waktu sangat panjang,” ujar Evita.

Persoalan energi dan logistik juga sebelumnya menjadi masukan pelaku industri.

Anggota Komisi VII Bambang Haryo Soekartono menyebut kebutuhan energi, biaya transportasi logistik, perizinan satu pintu, serta kepastian regulasi sebagai sejumlah isu yang perlu dibenahi agar kawasan industri lebih kompetitif.