95 Korporasi Masuk Penyelidikan Karhutla, Siapa yang Sudah Diproses Hukum?

“Audit korporasi ini menjembatani celah antara peristiwa kebakaran di lapangan dengan pertanggungjawaban di tingkat pengambil keputusan,” kata Alex, dikutip dari Parlementaria.

Alex mengusulkan audit korporasi menjadi bagian dari mekanisme perpanjangan izin usaha setiap tahun.

Dalam perkembangan berikutnya pada September 2026, Alex kembali meminta pengusutan tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi ditelusuri hingga perusahaan atau korporasi pemilik dan pengelola lahan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta penelusuran kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan atau membiayai pembakaran.

Sahroni, politisi dari Fraksi Partai NasDem ini meminta Polri bersama PPATK menelusuri rekening 138 tersangka yang ketika itu telah ditangani Polri.

“Saya minta Polri bersama PPATK telusuri rekening 138 tersangka tersebut,” kata Sahroni.

Ia juga meminta dugaan keterlibatan korporasi tidak berhenti pada tahap pemeriksaan.

“Dugaan keterlibatan korporasi juga jangan berhenti di pemeriksaan,” ujarnya.

Desakan serupa disampaikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menelusuri dugaan keterlibatan korporasi maupun pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pembakaran lahan.