Pada tahap ini, penyusun juga merumuskan norma dan materi yang akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang.
UU Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat sejumlah aspek dalam proses pembentukan peraturan, termasuk partisipasi masyarakat yang bermakna dan pembentukan peraturan secara elektronik.
3. Masyarakat Dapat Memberikan Masukan
Pembentukan undang-undang tidak hanya menjadi urusan DPR dan pemerintah.
UU Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat yang memiliki kepentingan atau terdampak langsung oleh rancangan peraturan diberikan akses untuk memperoleh informasi dan memberikan masukan pada tahapan pembentukan peraturan, baik secara daring maupun luring.
Partisipasi publik dapat berlangsung dalam bentuk pemberian masukan terhadap materi RUU, diskusi, rapat dengar pendapat, konsultasi, maupun mekanisme lain yang disediakan dalam proses pembentukan peraturan.
Karena itu, pembahasan RUU secara hukum tidak hanya berbicara mengenai hubungan DPR dan pemerintah, tetapi juga mengenai akses masyarakat terhadap proses pembentukan aturan.
4. RUU Mulai Dibahas DPR dan Pemerintah
Setelah RUU disusun, proses berikutnya adalah pembahasan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan