Bagaimana RUU Dibuat? Dari Usulan hingga Disahkan Menjadi Undang-Undang

JAKARTA — Sebuah rancangan undang-undang atau RUU tidak langsung menjadi undang-undang setelah diusulkan. Ada rangkaian tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan bersama DPR dan pemerintah, persetujuan, pengesahan, hingga pengundangan.

Mekanisme tersebut diatur terutama dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah beberapa kali diubah, antara lain melalui UU Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-undang tersebut mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai proses yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Secara konstitusional, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun, setiap RUU dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Dari Mana RUU Berasal?

RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD dalam bidang tertentu yang menjadi kewenangan konstitusional DPD.

DPR memiliki hak mengajukan RUU. Presiden juga memiliki hak mengajukan RUU kepada DPR.

Sementara DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Namun, kewenangan DPD dalam proses legislasi tidak sama dengan DPR. DPD memiliki kewenangan yang terbatas pada bidang-bidang yang ditentukan UUD 1945.

Setelah gagasan RUU muncul, rancangan tersebut masuk ke dalam mekanisme perencanaan pembentukan undang-undang.

1. Tahap Perencanaan: Masuk Prolegnas

Tahap awal pembentukan undang-undang adalah perencanaan.

Salah satu instrumen utamanya adalah Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas menjadi instrumen perencanaan pembentukan undang-undang dalam periode tertentu.

Melalui Prolegnas, DPR dan pemerintah menyusun daftar prioritas RUU yang akan dibahas.