Bagaimana RUU Dibuat? Dari Usulan hingga Disahkan Menjadi Undang-Undang

UU Nomor 15 Tahun 2019 juga mengatur mekanisme keberlanjutan pembahasan RUU yang telah dibahas DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dapat dilanjutkan pada periode berikutnya dalam kondisi tertentu.

Apakah Semua RUU yang Diusulkan Pasti Menjadi UU?

Tidak.

Sebuah RUU harus melewati seluruh tahapan pembentukan peraturan dan memperoleh persetujuan bersama DPR dan Presiden.

RUU dapat tertunda, berubah substansinya selama pembahasan, atau tidak mendapatkan persetujuan bersama.

Karena itu, masuknya sebuah RUU ke dalam Prolegnas atau pengajuan sebuah RUU belum berarti aturan tersebut pasti akan berlaku sebagai undang-undang.

Bagaimana Posisi DPD dalam Pembentukan UU?

DPD memiliki kewenangan legislasi yang berbeda dengan DPR.

Berdasarkan UUD 1945, DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR untuk bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah. DPD juga ikut membahas RUU tertentu dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Namun, persetujuan bersama terhadap RUU untuk menjadi undang-undang dilakukan oleh DPR dan Presiden.

Dengan demikian, DPD memiliki peran dalam proses legislasi pada bidang yang menjadi kewenangannya, tetapi tidak berada pada posisi yang sama dengan DPR dalam pengambilan keputusan akhir pembentukan undang-undang.

Dari Gagasan Menjadi Aturan yang Mengikat

Secara sederhana, perjalanan sebuah RUU dapat digambarkan sebagai berikut:

Gagasan → Perencanaan → Penyusunan → Pembahasan → Persetujuan bersama → Pengesahan → Pengundangan.

Di setiap tahap terdapat mekanisme dan pihak yang berbeda.

Karena itu, ketika sebuah RUU diberitakan telah masuk Prolegnas, sedang dibahas DPR, atau telah disetujui dalam rapat paripurna, statusnya perlu dibedakan. RUU yang masih dibahas belum sama dengan undang-undang yang telah diundangkan.