Cara Kerja DPR dan Sistem Perwakilan Politik Indonesia: Fungsi, Wewenang, dan Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 23 UUD 1945 mengatur bahwa rancangan APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Jika DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan pemerintah, pemerintah menjalankan APBN tahun sebelumnya.

Dalam prosesnya, pembahasan APBN melibatkan pemerintah dan DPR melalui mekanisme yang telah ditentukan. Komisi DPR membahas anggaran kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerjanya, sementara pembahasan di tingkat Badan Anggaran menjadi bagian dari keseluruhan proses penganggaran.

Karena itu, fungsi anggaran DPR berkaitan langsung dengan bagaimana prioritas belanja negara dibahas dan disetujui.

Bagaimana Anggota DPR Dipilih?

UUD 1945 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR adalah partai politik.

Ketentuan mengenai pemilu diatur lebih lanjut dalam undang-undang pemilu. JDIH KPU mencatat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai salah satu dasar hukum penyelenggaraan pemilu, dengan perubahan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2023.

Dalam pemilu legislatif, pemilih memberikan suara di daerah pemilihan. Hasil suara kemudian diproses melalui mekanisme penghitungan untuk menentukan perolehan kursi DPR.