PT 5 Persen: Siapa yang Terdampak, Partai Nonparlemen atau Pemilih?

Pada titik inilah perdebatan PT 5 persen menjadi penting.

Persoalannya bukan sekadar apakah Senayan akan diisi lebih sedikit atau lebih banyak partai. Persoalannya adalah bagaimana sistem pemilu memastikan suara rakyat tetap memiliki jalur representasi yang proporsional.

Direktur Eksekutif Politeia Institute Indonesia, Marselinus Gual, mengatakan kenaikan threshold perlu dilihat dari konsekuensinya terhadap sistem kepartaian dan keterwakilan suara.

“Ketika ambang batas dinaikkan, salah satu hal yang perlu dilihat adalah dampaknya terhadap jumlah suara yang dapat dikonversi menjadi kursi DPR,” kata Marselinus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Marselinus menilai tujuan penyederhanaan sistem kepartaian perlu ditempatkan dalam kajian yang lebih terukur, sehingga kenaikan ambang batas tidak sekadar didasarkan pada kesepakatan politik.

“Yang perlu dijelaskan adalah apakah kenaikan threshold memang berkorelasi dengan penyederhanaan jumlah partai di parlemen. Jangan sampai angka threshold dinaikkan, tetapi tujuan penyederhanaan sistem kepartaian tidak tercapai secara signifikan,” ujarnya.

Marselinus menilai putusan MK harus menjadi salah satu parameter dalam merumuskan kembali ketentuan parliamentary threshold.

“MK tidak menetapkan bahwa threshold harus 1 persen, 2 persen, 3 persen, 5 persen atau tanpa threshold. Yang ditetapkan adalah parameter yang harus diperhatikan dalam merumuskan kembali besaran threshold,” pungkas dia.