Indonesia Benahi Kawasan Industri, Dari Izin Berbelit hingga Ancaman Kaburnya Investor

“Perizinan yang begitu panjang membuat kita kehilangan momentum. Investor lari ke Vietnam atau Thailand karena di sana mengurus izin sangat mudah. Ini sudah terjadi, bukan sekadar potensi,” ujarnya.

Karena itu, Komisi VII mendorong penerapan sistem perizinan satu atap untuk sektor industri.

Penyederhanaan tersebut dinilai penting terutama untuk mendukung agenda hilirisasi dan memberikan kepastian kepada pengelola kawasan maupun perusahaan yang beroperasi di dalamnya.

Bukan hanya Soal Izin

Persoalan daya saing kawasan industri sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan birokrasi. Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono juga menyoroti persoalan energi, biaya transportasi dan logistik, serta perubahan regulasi yang terlalu sering.

Dalam kunjungan ke Karawang International Industrial City (KIIC) pada Agustus 2026, Bambang mengatakan pelaku industri membutuhkan pasokan listrik dan gas yang cukup dengan harga yang kompetitif.

Ia juga menyebut biaya transportasi sebagai salah satu komponen signifikan dalam biaya logistik.

Pelaku industri, menurut Bambang, turut mengusulkan mekanisme perizinan satu pintu serta konsistensi regulasi agar perusahaan dapat menyusun rencana investasi jangka panjang.