Apa Itu Parliamentary Threshold dan Mengapa Diperdebatkan?

Dalam permohonannya, pemohon menyebut terdapat wacana mempertahankan angka 4 persen atau menaikkannya menjadi 5, 7, bahkan 8 persen. Pemohon juga meminta agar terdapat batas maksimal yang menjadi parameter dalam menentukan ambang batas.

Dengan demikian, angka-angka tersebut merupakan bagian dari wacana dan proses politik-legislasi, bukan angka final yang sudah berlaku untuk Pemilu 2029.

Mengapa Partai Kecil dan Partai Besar Memperdebatkannya?

Ambang batas memiliki konsekuensi berbeda terhadap partai politik.

Bagi partai yang memiliki perolehan suara besar, ambang batas dapat dilihat dalam konteks penyederhanaan jumlah partai di parlemen. Sementara bagi partai dengan perolehan suara lebih kecil, kenaikan ambang batas dapat membuat persyaratan untuk masuk dalam penghitungan kursi menjadi lebih berat.

Pada titik ini, perdebatan parliamentary threshold berkaitan dengan persoalan berapa banyak suara pemilih yang akhirnya dikonversi menjadi kursi DPR.

MK dalam putusannya juga menempatkan parliamentary threshold sebagai salah satu variabel penting dalam sistem pemilu karena berpengaruh terhadap proses konversi suara menjadi kursi.

Parliamentary Threshold Bukan Presidential Threshold

Istilah parliamentary threshold sering disamakan dengan presidential threshold, padahal keduanya berbeda.

Parliamentary threshold berkaitan dengan persyaratan suara partai politik untuk diikutkan dalam penghitungan kursi DPR.

Sementara presidential threshold berkaitan dengan persyaratan pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Perbedaan tersebut penting karena keduanya memiliki objek dan mekanisme yang berbeda dalam sistem pemilu.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Untuk Pemilu 2029, besaran parliamentary threshold masih menjadi bagian dari pembahasan perubahan regulasi pemilu.

Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 memberikan syarat bahwa norma dan besaran ambang batas harus diubah untuk pemilu setelah 2024. Pada saat yang sama, MK pada 2026 juga menerima sejumlah perkara yang kembali mempersoalkan desain ambang batas tersebut.