Apa Itu Parliamentary Threshold dan Mengapa Diperdebatkan?

JAKARTA — Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen merupakan ketentuan yang menentukan apakah perolehan suara sebuah partai politik dapat diikutsertakan dalam penghitungan kursi DPR.

Secara sederhana, partai politik harus memperoleh persentase tertentu dari suara sah nasional agar dapat mengikuti proses penghitungan kursi DPR. Dalam Pemilu 2024, ambang batas tersebut ditetapkan sebesar 4 persen.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturannya menyebut partai politik peserta pemilu harus memperoleh sedikitnya 4 persen suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Artinya, suara yang diperoleh sebuah partai tetap merupakan suara sah pemilih. Namun, apabila perolehan suara nasional partai berada di bawah ambang batas, suara tersebut tidak digunakan dalam penghitungan alokasi kursi DPR.

Baca Juga:

Mengapa Ada Partai Politik yang Mendapat Suara tapi Tidak Dapat Kursi di DPR?

Mengapa Ambang Batas Diterapkan?

Parliamentary threshold berkaitan dengan desain sistem kepartaian dan parlemen.

Dalam penjelasan KPU, ambang batas digunakan antara lain untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang masuk ke parlemen serta mengurangi fragmentasi politik sehingga proses pemerintahan dan pengambilan keputusan di parlemen diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Namun, keberadaan ambang batas juga berhubungan langsung dengan prinsip keterwakilan suara pemilih.

Semakin tinggi persentase yang ditetapkan, semakin besar pula jumlah suara yang harus diperoleh partai agar dapat ikut dalam pembagian kursi DPR. Sebaliknya, semakin rendah ambangnya, peluang partai dengan perolehan suara lebih kecil untuk memperoleh kursi menjadi lebih terbuka.

Karena itu, perdebatan mengenai parliamentary threshold tidak hanya menyangkut angka persentase, tetapi juga mempertemukan dua kepentingan dalam desain pemilu: penyederhanaan sistem kepartaian dan keterwakilan suara pemilih.

Angkanya Pernah Berubah

Parliamentary threshold bukan ketentuan baru dalam sistem pemilu Indonesia.