Musuh dari Dalam: Membaca Skandal Penyadapan Presiden Lewat Tinker Tailor Soldier Spy

Dugaan penghapusan data pada Oktober 2026 juga menjadikan integritas sistem elektronik sebagai persoalan tersendiri. Penyidik perlu menelusuri jejak akses, riwayat perubahan data, otorisasi pengguna, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dalam sistem elektronik, hilangnya data tidak otomatis menghilangkan jejak aktivitas. Forensik digital diperlukan untuk memastikan apa yang terjadi, kapan, dan siapa yang memiliki akses.

Rahasia Negara atau Instrumen Kepentingan?

Perkara ini juga memperlihatkan persoalan mendasar dalam hubungan antara intelijen, kepolisian, dan kekuasaan politik.

Hasil penyadapan punya nilai strategis karena percakapan seseorang dapat memuat keputusan politik, hubungan antarpejabat, kepentingan ekonomi, hingga dinamika internal pemerintahan.

Jika informasi semacam itu dikumpulkan di luar tujuan penegakan hukum, fungsi pengawasan bisa berubah menjadi instrumen kepentingan tertentu.

Di titik ini, film tersebut menggambarkan bagaimana informasi menjadi alat tawar dalam pertarungan kekuasaan. Namun, analogi itu tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan motif politik dalam perkara ini.

Motif, tujuan, dan kemungkinan penggunaan hasil sadapan harus dibuktikan melalui penyidikan dan peradilan.

Pemerintah sendiri mulai menyinggung motif. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai dugaan penyadapan itu mungkin mengarah pada perbuatan makar, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidik mendalami indikasi ke arah itu sebagai kesimpulan sementara.

Sangkaan yang diumumkan Bareskrim sejauh ini masih penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Karena itu, penyidikan perlu menelusuri apakah informasi hasil intersepsi pernah disalin, dipindahkan, diserahkan kepada pihak lain, atau dipakai di luar mandat hukum.

Bila ada bukti pemanfaatan, penyidik perlu mengungkap penerimanya dan bagaimana jaringan distribusinya bekerja.