JAKARTA — Nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Kemunculannya beriringan dengan perdebatan mengenai gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama menyangkut ketegasan, kewibawaan, cara berkomunikasi, dan presentasi diri di hadapan masyarakat.
Perbandingan tersebut menarik karena tidak hanya menyoroti kebijakan pemerintahan, melainkan juga menyentuh wilayah persona dan simbol kepemimpinan.
Figur Soeharto kembali dijadikan pembanding karena cara masyarakat membentuk persepsi kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh bagaimana simbol kekuasaan bekerja dalam komunikasi politik.
Kekuasaan, Persona, dan Citra Kepemimpinan
Sosiolog Max Weber membagi legitimasi kekuasaan ke dalam tiga tipe ideal, yakni tradisional, karismatik, dan legal-rasional.
Dalam konsep otoritas karismatik, legitimasi melekat pada kualitas personal seorang pemimpin. Sementara itu, legitimasi legal-rasional bertumpu pada aturan, jabatan, dan prosedur hukum yang berlaku.
Konsep Weber ini menjelaskan mengapa pembicaraan mengenai presiden tidak pernah berhenti pada kewenangan konstitusional semata.
Publik juga memperhatikan secara detail bagaimana kekuasaan tersebut ditampilkan. Elemen seperti ketegasan, kewibawaan, kemampuan berbicara, gestur, hingga penampilan fisik menjadi bagian dari persepsi kepemimpinan.
Meskipun presiden memiliki kewenangan formal yang bersumber dari konstitusi dan institusi negara, citra kepemimpinan dibentuk melalui proses sosial yang lebih luas, termasuk interaksi langsung maupun tidak langsung dengan publik.
Di sinilah persona politik memegang peranan penting.
Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto membangun citra kepemimpinan yang sangat kuat dan identik dengan karakter pemerintahan Orde Baru. Bahasa politiknya cenderung formal dan terukur.
Penampilan kenegaraan, simbol militer, narasi pembangunan, serta stabilitas keamanan menjadi elemen utama dari citra kekuasaan yang dibangun pada masa tersebut.
Namun, memori publik terhadap Soeharto tidak tunggal. Sosoknya juga menjadi bagian dari sejarah yang berkaitan dengan otoritarianisme, pembatasan kebebasan politik, pelanggaran HAM, serta persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Karena itu, ketika nama Soeharto kembali muncul sebagai referensi, yang hadir bukan hanya figur personalnya, melainkan juga keseluruhan memori politik yang melekat pada masa pemerintahannya.
Ilmuwan politik Murray Edelman menjelaskan bahwa politik tidak hanya berurusan dengan keputusan dan kebijakan, tetapi juga dengan bahasa, citra, simbol, dan persepsi masyarakat.
Dalam konteks kepresidenan, sebuah gestur atau ucapan bahkan dapat memperoleh makna politik yang jauh lebih besar daripada tindakan itu sendiri.
Gaya bicara seorang presiden dapat dibaca sebagai bentuk ketegasan atau kelembutan, sementara candaan dapat ditafsirkan sebagai kedekatan atau ketidakformalan.
Bahkan cara presiden tampil di depan kamera mampu membangun kesan tertentu mengenai karakter kepemimpinannya.
Makna-makna tersebut kemudian diperkuat melalui media. Politik tidak hanya berlangsung lewat apa yang dilakukan seorang pemimpin, tetapi juga melalui bagaimana tindakan tersebut diberi arti oleh publik.
Presiden di Era Potongan Video
Perubahan besar terjadi setelah media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan politik. Pada era sebelumnya, masyarakat menerima citra presiden melalui media yang produksinya relatif terpusat.
Saat ini, satu pidato dapat dipotong menjadi durasi beberapa detik dan satu gestur dapat dipisahkan dari konteks aslinya untuk kemudian disebarkan melalui TikTok, Instagram, YouTube, X, Threads, serta berbagai platform digital lainnya.
Dalam ekosistem ini, publik tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga ikut memproduksi, memotong, memberi judul, mengomentari, dan menyebarkan ulang konten tersebut.
Fenomena ini sejalan dengan konsep presentation of self dari Erving Goffman mengenai cara seseorang menampilkan dirinya di hadapan audiens.
Dalam politik digital, meski presiden berupaya mengelola penampilannya, makna akhir dari persona tersebut kini turut ditentukan oleh publik yang mengolahnya di ruang digital.
Di sinilah teori framing dalam komunikasi politik menjadi relevan. Suatu peristiwa yang sama dapat memperoleh makna berbeda tergantung pada bagaimana peristiwa tersebut dipilih, ditekankan, diberi konteks, dan disebarkan.
Sebuah video yang masuk ke arus politik digital dapat diolah menjadi bahan narasi yang beragam, seperti menonjolkan ketegasan atau sebaliknya memperlihatkan sisi informal.
Ketika narasi tersebut diulang secara terus-menerus, kerangka berpikir tertentu akan semakin melekat pada figur politik tersebut.
Pertarungan politik di ruang digital kemudian bukan hanya mengenai fakta yang ditampilkan, tetapi juga mengenai makna yang dilekatkan pada fakta tersebut.
Perspektif Michel Foucault membawa pembahasan ini lebih jauh dengan melihat kekuasaan bekerja melalui relasi sosial, pengetahuan, institusi, dan wacana.
Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan seorang pemimpin ikut membentuk persepsi publik terhadapnya.
Satu tindakan yang sama dapat dilabeli sebagai tindakan yang tegas atau keras. Gaya komunikasi yang sama bisa disebut santai atau tidak formal.
Penampilan yang sama dapat dinilai sebagai sikap merakyat atau justru populis.
Perbedaan label tersebut menunjukkan bahwa realitas politik hadir melalui wacana yang mengelilingi sebuah peristiwa.
Ketika sebuah frame diulang terus-menerus, ia dapat menjadi cara dominan publik dalam membaca seorang pemimpin.
Ketika Masa Lalu Menjadi Cermin
Soeharto kemudian berfungsi sebagai semacam cermin politik, yang digunakan bukan semata-mata untuk mengembalikan masa lalu, melainkan untuk memahami keadaan hari ini.
Ketika sebagian publik menggunakan Soeharto sebagai pembanding, yang sedang berlangsung adalah pencarian referensi mengenai bagaimana seorang presiden seharusnya tampil di hadapan publik.
Dalam cermin tersebut, terdapat dua memori yang hidup secara bersamaan: citra Soeharto sebagai sosok yang tegas, formal, dan kuat, serta catatan sejarah panjang Orde Baru terkait kebebasan politik, demokrasi, dan HAM.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana memori politik dapat digunakan secara selektif.
Masyarakat dapat memilih bagian tertentu dari masa lalu untuk menjelaskan persoalan yang sedang dihadapi pada masa kini, tanpa otomatis berarti menerima keseluruhan sistem politik masa lalu.
Penilaian terhadap seorang presiden juga tidak hanya didasarkan pada indikator ekonomi, kebijakan publik, atau keputusan politik, tetapi menyentuh dimensi persona kepemimpinan.
Presiden bukan sekadar pemegang kekuasaan formal, melainkan simbol negara yang terus-menerus ditafsirkan oleh publik.
Di era media sosial, citra dapat terbentuk dalam hitungan detik, jauh lebih cepat daripada dampak sebuah kebijakan yang membutuhkan waktu untuk dirasakan. Karena itu, persona dan narasi menjadi bagian penting dari komunikasi kekuasaan.
Pada titik ini, perbandingan antara Soeharto dan Prabowo dapat dibaca sebagai bagian dari perdebatan masyarakat mengenai standar kepemimpinan.
Pertanyaan utamanya bukan apakah masa lalu harus dikembalikan, melainkan ketika publik kembali mencari figur presiden yang tegas, berwibawa, kuat, dan berkarisma, apa yang sebenarnya sedang mereka cari—seorang pemimpin, sebuah persona, atau simbol kekuasaan yang ideal?