Geruduk Kantor ATR/BPN, Hercules Tuntut Penyelesaian Kasus Arjuna HyperBowling hingga Summarecon

JAKARTA, RMTVNews.com — Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (19/10/2026). Ia membawa tuntutan terkait sengketa lahan Arjuna HyperBowling di Jakarta Barat dan lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon Agung Tbk.

Hercules datang bersama Sekretaris Jenderal DPP GRIB Jaya Zulfikar dan sejumlah anggota organisasi tersebut. Rombongan meminta kementerian menyelesaikan persoalan pertanahan yang mereka bawa.

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram GRIB Jaya pada Selasa (20/10/2026), Hercules juga menyinggung Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

“Sehingga hari ini kehadiran kami di sini untuk menagih Menteri ATR, saudara Nusron Wahid, yang sekarang ini sedang dipanggil-panggil KPK, lari ke mana, tidak tahu,” kata Hercules.

Hercules menyebut kedatangannya berkaitan dengan dua persoalan pertanahan.

Pertama, permintaan pembatalan hak atas tanah yang berkaitan dengan Arjuna Bowling di Jakarta Barat. Kedua, tuntutan pengembalian status hak atas lahan 65 hektare yang dikaitkan dengan Summarecon.

Minta HGB Arjuna Bowling Dibatalkan

Untuk persoalan Arjuna Bowling, Hercules meminta ATR/BPN membatalkan hak yang dipersoalkan di kawasan Jakarta Barat.

Ia juga meminta kementerian menindaklanjuti persoalan tersebut berdasarkan dokumen yang diklaim dimiliki pihaknya.

Hercules mengatakan GRIB Jaya membawa dasar legalitas dan bukti untuk menyampaikan tuntutan kepada kementerian.

Ia mengkritik pelayanan pejabat ATR/BPN yang menurutnya belum memberikan penanganan sebagaimana diharapkan.

“Hari ini kami datang Kementerian ATR karena kami punya legalitas dan bukti yang benar, tapi selama ini para petinggi di Kementerian ATR maupun petinggi-petinggi di sini semua diabaikan,” ujarnya.

Persoalkan 12 HGB Lahan Summarecon

Selain Arjuna Bowling, Hercules mempersoalkan 12 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikaitkan dengan lahan seluas 65 hektare.

Menurut Hercules, lahan tersebut berkaitan dengan hak milik yang diklaim sebagai milik ahli waris. Ia meminta status hak atas tanah itu dikembalikan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Minta untuk ada HGB Arjuna Bowling Jakarta Barat minta dibatalkan, terus yang kedua minta juga Summarecon yang HGB, 12 HGB dari hak milik, dari hak milik diubah menjadi HGB, minta untuk dikembalikan ke haknya sebagai sertifikat hak milik seluas 65 hektare milik ahli waris PT Summarecon,” kata Hercules.

Klaim mengenai kepemilikan dan status sertifikat tersebut merupakan bagian dari tuntutan yang disampaikan Hercules kepada ATR/BPN.

Persoalan lahan Summarecon juga berkaitan dengan penyidikan KPK mengenai dugaan korupsi dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Setelah tiba di kantor kementerian, Hercules dan rombongan mengikuti pertemuan dengan Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan serta Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono.

Pertemuan tersebut membahas persoalan pertanahan yang dibawa GRIB Jaya, termasuk sengketa yang berkaitan dengan Arjuna Bowling dan Summarecon.

Dalam kunjungan itu, rombongan GRIB Jaya juga membentangkan spanduk di lobi kantor ATR/BPN.

Spanduk tersebut memuat desakan kepada KPK untuk menindak dugaan praktik mafia tanah di lingkungan BPN pusat.

Tulisan pada spanduk itu berbunyi, “KPK Segera Tangkap Oknum Mafia Tanah Di BPN Pusat by: GRIBJAYA”.

Kedatangan Hercules berlangsung beberapa hari setelah kuasa hukumnya menyerahkan uang Rp800 juta kepada KPK pada 15 Oktober 2026.

Uang tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengurusan HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.