Kepercayaan Publik terhadap Parpol Rendah, Pragmatisme Elite Jadi Sorotan

Dalam forum tersebut, ia memaparkan bahwa 56,4 persen responden menilai partai politik belum mampu menjadi saluran aspirasi masyarakat.

Sementara itu, 37,8 persen responden menyatakan percaya partai dapat menjalankan fungsi tersebut.

Yohan juga menyebut masyarakat cenderung menginginkan partai mengusung kader sendiri dalam kontestasi politik.

Sebanyak 64,7 persen responden menyatakan setuju apabila partai mencalonkan kader internal dibandingkan kader dari partai lain.

“Ini sejalan dengan kenyataan bahwa sejatinya masyarakat tidak setuju jika partai-partai memilih mencalonkan kader partai lain ketimbang kadernya sendiri dalam sebuah kontestasi. Jumlah responden yang setuju partai mengusung kadernya sendiri sebesar 64,7 persen,” kata Yohan.

Temuan tersebut memperlihatkan dua persoalan yang menjadi perhatian dalam fungsi partai politik, yakni kemampuan menyalurkan aspirasi dan konsistensi membangun kader internal.

Yasonna menilai pragmatisme dalam pencalonan anggota DPR, presiden, dan kepala daerah perlu menjadi bahan koreksi. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat tidak berhenti setelah pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu.

“Karena kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak berhenti pada saat pemilu dan keluar hasilnya. Tetapi kedaulatan rakyat akan terus berlanjut, menempatkan masyarakat sebagai pemilih pada pemilu selanjutnya,” katanya.

Menurut Yasonna, ketika aspirasi masyarakat tidak tersalurkan melalui lembaga perwakilan maupun elite politik, kepercayaan terhadap partai dapat berkurang.

Dalam diskusi itu, muncul pula gagasan untuk mengevaluasi sistem pemilu, termasuk kemungkinan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau sistem campuran.

Usulan tersebut diharapkan dapat membatasi pragmatisme dalam penentuan calon legislatif.

“Di berbagai diskusi muncul pikiran untuk mengganti sistem pemilu saat ini. Yaitu dengan kembali ke sistem tertutup atau sistem mix (setengah tertutup), tidak seterbuka seperti sekarang. Harapannya dapat membatasi sikap pragmatisme dalam penentuan caleg karena cara tersebut ke depannya tidak sehat,” ujar Yasonna.