Kepercayaan Publik terhadap Parpol Rendah, Pragmatisme Elite Jadi Sorotan

JAKARTA, RMTVNews.com — Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol) kembali menjadi catatan penting menjelang Pemilu 2029. Di tengah tuntutan agar partai menjadi saluran aspirasi warga, praktik rekrutmen politik yang mengutamakan popularitas dan kemampuan finansial dinilai ikut memperlebar jarak antara elite partai dan masyarakat.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI Yasonna Laoly menilai pragmatisme elite menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kepercayaan publik.

Menurut dia, partai politik cenderung mencari figur yang mampu mendulang suara sekaligus memiliki sumber daya ekonomi untuk membiayai kebutuhan politik.

“Yang penting bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dan mampu secara ekonomi untuk membiayai pemilu. Terkadang sampai harus melakukan pembajakan caleg yang potensial terpilih untuk memastikan partainya tetap berada di DPR,” kata Yasonna dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan setelah Yasonna memimpin Focus Group Discussion (FGD) Kelompok I Badan Pengkajian MPR di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (6/11/2026).

Diskusi tersebut membahas tema “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila”.

Yasonna mengatakan, tuntutan untuk melewati ambang batas parlemen menjadi salah satu faktor yang mendorong partai mengambil langkah pragmatis dalam menentukan calon anggota legislatif.

Dalam kondisi tersebut, partai bergerak mencari figur publik yang memiliki daya tarik elektoral dan kemampuan finansial.

Proses rekrutmen tidak selalu didasarkan pada rekam jejak kaderisasi atau pemahaman terhadap ideologi partai.

“Akibatnya, partai bergerak cepat memilih figur publik yang mampu mengumpulkan suara dan memiliki kemampuan finansial untuk menanggung ongkos politik pada pelaksanaan pemilihan umum. Mereka tidak mempertimbangkan lagi apakah ia kader yang memahami ideologi garis partai atau tidak,” ujarnya.

Aspirasi Publik dan Persoalan Kaderisasi

Gambaran mengenai persoalan representasi partai politik juga disampaikan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu Irianto.

Dalam forum tersebut, ia memaparkan bahwa 56,4 persen responden menilai partai politik belum mampu menjadi saluran aspirasi masyarakat.

Sementara itu, 37,8 persen responden menyatakan percaya partai dapat menjalankan fungsi tersebut.

Yohan juga menyebut masyarakat cenderung menginginkan partai mengusung kader sendiri dalam kontestasi politik.

Sebanyak 64,7 persen responden menyatakan setuju apabila partai mencalonkan kader internal dibandingkan kader dari partai lain.

“Ini sejalan dengan kenyataan bahwa sejatinya masyarakat tidak setuju jika partai-partai memilih mencalonkan kader partai lain ketimbang kadernya sendiri dalam sebuah kontestasi. Jumlah responden yang setuju partai mengusung kadernya sendiri sebesar 64,7 persen,” kata Yohan.

Temuan tersebut memperlihatkan dua persoalan yang menjadi perhatian dalam fungsi partai politik, yakni kemampuan menyalurkan aspirasi dan konsistensi membangun kader internal.

Yasonna menilai pragmatisme dalam pencalonan anggota DPR, presiden, dan kepala daerah perlu menjadi bahan koreksi. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat tidak berhenti setelah pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu.

“Karena kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak berhenti pada saat pemilu dan keluar hasilnya. Tetapi kedaulatan rakyat akan terus berlanjut, menempatkan masyarakat sebagai pemilih pada pemilu selanjutnya,” katanya.

Menurut Yasonna, ketika aspirasi masyarakat tidak tersalurkan melalui lembaga perwakilan maupun elite politik, kepercayaan terhadap partai dapat berkurang.

Dalam diskusi itu, muncul pula gagasan untuk mengevaluasi sistem pemilu, termasuk kemungkinan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau sistem campuran.

Usulan tersebut diharapkan dapat membatasi pragmatisme dalam penentuan calon legislatif.

“Di berbagai diskusi muncul pikiran untuk mengganti sistem pemilu saat ini. Yaitu dengan kembali ke sistem tertutup atau sistem mix (setengah tertutup), tidak seterbuka seperti sekarang. Harapannya dapat membatasi sikap pragmatisme dalam penentuan caleg karena cara tersebut ke depannya tidak sehat,” ujar Yasonna.

Selain perubahan sistem pemilu, ia menyebut adanya usulan agar calon anggota DPR maupun kepala daerah diwajibkan menjadi kader partai selama jangka waktu tertentu dan mengikuti proses kaderisasi.

Dengan persyaratan tersebut, tanggung jawab partai dalam menentukan calon diharapkan lebih jelas.

Masyarakat juga dapat memberikan sanksi politik dengan tidak memilih kembali partai yang dinilai gagal menghasilkan anggota legislatif atau kepala daerah berkualitas.