Legislator PDIP: Koperasi Merah Putih Jangan Matikan Warung Kelontong!

Selain itu, Darmadi mengingatkan potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena KDKMP memperoleh dukungan fasilitas dan akses distribusi dari pemerintah yang tidak dimiliki warung kelontong maupun UMKM. Persoalan tersebut, kata dia, telah beberapa kali disampaikan Komisi VI DPR kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Kita sudah sering membahas bahwa ini akan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Sudah kita sampaikan ke KPPU,” ujarnya.

Darmadi menambahkan, Komisi VI DPR akan mendorong agar pengaturan mengenai fungsi KDKMP dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Perkoperasian sehingga memiliki kepastian hukum yang jelas.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi (Simkopdes) Kementerian Koperasi per 9 Juli 2026, KDKMP secara nasional telah mencatat transaksi sebesar Rp56,57 miliar dari 53.233 aktivitas perdagangan.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan KDKMP diprioritaskan mengelola sejumlah unit usaha strategis, seperti gerai kebutuhan pokok, layanan kesehatan sederhana, layanan keuangan mikro, pergudangan, logistik, serta menjadi penyerap hasil produksi pertanian, perikanan, dan UMKM.

Namun, perbedaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha di lapangan mendorong DPR meminta Kementerian Koperasi segera memberikan kejelasan mengenai batasan operasional KDKMP agar tujuan memperkuat ekonomi desa tidak justru merugikan usaha rakyat yang telah ada.