Sejarah GRIB Jaya, Dari Tanah Abang hingga Jaringan Politik Hercules

JAKARTA, RMTVNews.com — Nama Hercules Rosario de Marshal kembali muncul dalam pemberitaan media dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari dinamika demonstrasi di Jakarta, polemik uang Rp800 juta dari Summarecon yang didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sengketa lahan rencana pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di Tanah Abang, hingga perselisihannya secara terbuka dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara Sirait.

Rangkaian peristiwa ini mengarahkan perhatian publik pada Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya atau GRIB Jaya, organisasi kemasyarakatan yang dipimpin Hercules dan dikenal memiliki hubungan politik erat dengan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk memahami posisi GRIB Jaya hari ini, sejarahnya perlu ditelusuri jauh ke belakang.

Organisasi ini bukan sekadar wadah berkumpulnya anggota di tingkat lokal, melainkan entitas sosial-politik yang tumbuh beriringan dengan rekam jejak pribadi Hercules, mulai dari fase kehidupannya di Timor Timur, dominasinya di kawasan Tanah Abang, hingga transformasinya menjadi organisasi massa berstruktur nasional.

Baca Juga:

Hercules vs Ara Sirait: Ketika 2 Loyalis Prabowo Berseteru di Tanah Abang

Akar Perjalanan di Tanah Abang dan Kelahiran Organisasi

Hercules lahir dengan nama Rosario de Marshal di Timor Timur (kini Timor-Leste). Perjalanannya menuju ibu kota Jakarta tidak terlepas dari situasi konflik di wilayah asalnya pada era 1980-an.

Dalam berbagai kesempatan, Hercules menceritakan hubungannya dengan Prabowo Subianto yang bermula saat Prabowo bertugas di Timor Timur sebagai perwira militer.

Setelah mengalami luka parah akibat konflik, Hercules diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat angkut C-130 Hercules milik TNI untuk mendapatkan perawatan medis intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Pengalaman dan identitas transportasi itulah yang kemudian melekat menjadi nama panggungnya di ibu kota.

Setelah pulih dari perawatan medis, Hercules mulai menata kehidupannya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sebagai salah satu pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara, Tanah Abang merupakan ruang yang sangat padat dengan perputaran ekonomi, aktivitas ribuan pedagang, pengelola pasar, pemilik lahan, serta persaingan antar-kelompok masyarakat.

Di lingkungan yang keras dan penuh dinamika tersebut, Hercules tumbuh menjadi sosok berpengaruh yang memiliki jaringan sosial luas dan kemampuan memobilisasi orang.

Pengalaman bertahun-tahun di lapangan menjadi modal dasar yang sangat kuat sebelum ia melangkah mendirikan organisasi kemasyarakatan resmi.

Sebelum dikenal luas dengan nama GRIB Jaya, organisasi ini pada awal pendirinya bernama Gerakan Rakyat Indonesia Baru.

Nama ini tercatat dalam rekam jejak digital dan dokumen sejarah organisasi, termasuk saat Prabowo Subianto ikut meresmikan kantor DPP organisasi tersebut di Jalan Sakti Raya IV Nomor 8, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada era awal pembentukannya di sekitar tahun 2011.

Dalam perkembangannya, nama organisasi diubah menjadi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu setelah Hercules menemui Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada tahun 2012, hingga kemudian disempurnakan dengan penambahan kata Jaya menjadi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya.

Proses transformasi nama ini menandai fase penting pergeseran GRIB Jaya dari sekadar wadah lokal menjadi organisasi massa berbadan hukum formal.

Dalam Anggaran Dasar organisasi yang ditetapkan di Jakarta pada 17 Agustus 2020, GRIB Jaya secara resmi menegaskan diri berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dokumen tersebut mencantumkan jati diri organisasi yang bersifat kebangsaan, kerakyatan, religius, dan berkeadilan sosial, serta menegaskan komitmen untuk tidak membedakan anggota berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Relasi Politik dengan Prabowo Subianto

Hubungan personal antara Hercules dan Prabowo Subianto merupakan salah satu elemen paling mendasar yang membentuk identitas publik GRIB Jaya.

Kedekatan yang telah terjalin selama puluhan tahun sejak era tugas militer di Timor Timur tersebut bertransformasi menjadi jaringan dukungan politik elektoral di panggung nasional.

GRIB Jaya secara konsisten mengambil peran sebagai salah satu pilar organisasi masyarakat yang berdiri di garis depan dalam mendukung Prabowo Subianto pada empat kontestasi Pemilihan Presiden berturut-turut, yakni Pilpres 2014, Pilpres 2019, hingga Pilpres 2024.

Dalam struktur kepengurusan internal organisasi, nama Prabowo Subianto juga pernah dicantumkan dalam jajaran dewan  atau dewan pembina GRIB Jaya.

Keberadaan hubungan ini membuat GRIB Jaya tidak hanya dipandang sebagai ormas sipil biasa, melainkan sebagai simpul kekuatan politik akar rumput yang memiliki akses dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan nasional.

Meskipun demikian, kedekatan politik tersebut perlu dipahami secara proposional.

Hubungan personal maupun sejarah dukungan politik tidak dengan sendirinya berarti bahwa setiap tindakan, pernyataan, perselisihan hukum, atau pergerakan anggota GRIB Jaya di lapangan mewakili sikap resmi Prabowo Subianto maupun sikap pemerintah.

Kedekatan tersebut menjadi latar belakang historis, sementara legalitas dan pertanggungjawaban atas tindakan organisasi tetap berada di tangan entitas kepengurusan GRIB Jaya itu sendiri.

Ekspansi Jaringan Nasional dan Dinamika Daerah

Seiring berjalannya waktu, GRIB Jaya berkembang dari organisasi berpusat di Jakarta menjadi jaringan nasional dengan struktur berjenjang yang tertata rapi.

Organisasi ini memiliki kepengurusan dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten atau kota, hingga Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan.

Struktur ini memungkinkan GRIB Jaya melakukan rekrutmen anggota dan menggerakkan berbagai kegiatan sosial maupun pengamanan di tingkat lokal.

Jumlah anggota GRIB Jaya diperkirakan mencapai hampir 2 juta orang yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, kecuali di wilayah Papua.

Kapasitas mobilisasi massa dalam jumlah besar ini memberikan GRIB Jaya posisi tawar yang signifikan dalam ruang publik.

Di berbagai daerah, keberadaan GRIB Jaya kerap diisi dengan kegiatan pendampingan masyarakat, aksi sosial, hingga partisipasi dalam acara-acara keagamaan dan kebudayaan.

Namun, ekspansi jaringan yang masif di tingkat akar rumput juga membawa dinamika kompleks dan gesekan di lapangan.

Keberadaan GRIB Jaya tidak jarang bersinggungan dengan organisasi kemasyarakatan lain yang memiliki basis massa dan kepentingan ekonomi-politik di wilayah yang sama.

Di beberapa daerah, kehadiran GRIB Jaya memicu kerja sama antar-ormas, tetapi di sejumlah tempat lain tak jarang memicu perselisihan terbuka, seperti dinamika gesekan yang pernah terjadi dengan Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah.

Selain perselisihan antar-ormas, di beberapa daerah tertentu juga sempat muncul gelombang penolakan dari warga lokal terkait ekspansi kepengurusan dan aktivitas anggota organisasi.

Sengketa Lahan Tanah Abang dan Sorotan Hukum Terkini

Perjalanan panjang GRIB Jaya kembali menjadi fokus perhatian publik nasional dalam beberapa bulan terakhir setelah Hercules dan organisasinya terlibat dalam sejumlah kasus sengketa lahan serta pemeriksaan oleh lembaga penegak hukum.

Salah satu polemik terbesar terjadi di kawasan Tanah Abang, tempat Hercules berselisih secara terbuka dengan Menteri PKP Ara Sirait mengenai rencana pemanfaatan lahan seluas 4,3 hektare untuk pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam perselisihan tersebut, pihak Hercules mendatangi Kementerian ATR/BPN bersama jajaran pengurus GRIB Jaya dan menyatakan bahwa pihaknya bersama masyarakat telah mengeluarkan dana puluhan miliar rupiah untuk membebaskan serta mengosongkan lahan tersebut.

Di sisi lain, pejabat Kementerian ATR/BPN dan pemerintah menegaskan bahwa bidang tanah yang dipersoalkan secara sah tercatat sebagai aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL).

Perbedaan klaim dasar hukum dan riwayat penguasaan fisik tanah ini menjadi inti sengketa hukum yang tengah berproses.

Perselisihan ini sekaligus memperlihatkan fenomena unik di mana dua pihak yang sama-sama dikenal berada dalam lingkaran pendukung politik Prabowo mengambil posisi yang berlawanan di lapangan.

Selain sengketa lahan di Tanah Abang, nama Hercules juga muncul dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengurusan izin atau lahan di Kabupaten Bogor.

Penyidik KPK mendalami informasi mengenai aliran dana senilai Rp800 juta yang diduga berasal dari PT Summarecon Agung dan berkaitan dengan pengamanan atau pengelolaan lahan.

Menanggapi hal tersebut, Hercules secara tegas membantah bahwa uang itu merupakan suap atau imbalan untuk mencabut pemblokiran lahan.

Ia menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan uang persahabatan untuk membantu mediasi sengketa lahan seluas 65 hektare antara pihak perusahaan dan ahli waris, serta menegaskan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada KPK melalui tim hukumnya.

Di luar sengketa lahan dan penyidikan KPK, keterlibatan anggota maupun penggunaan atribut GRIB Jaya dalam dinamika demonstrasi dan aksi massa di Jakarta juga tidak luput dari perbincangan publik dan pengawasan aparat kepolisian.

Rangkaian peristiwa ini menegaskan posisi GRIB Jaya hari ini: sebuah organisasi yang tumbuh dari jalanan Tanah Abang, bertransformasi melalui jaringan politik nasional, dan kini terus berhadapan dengan ujian transparansi, hukum, serta peran organisasi massa di ruang publik Indonesia.