Apa Itu Gratifikasi dan Bedanya dengan Suap?

Karena itu, konteks pemberian menjadi penting dalam menentukan bagaimana pemberian tersebut diperlakukan secara hukum.

Bagaimana Jika Gratifikasi Terlanjur Diterima?

UU Tipikor menyediakan mekanisme pelaporan.

Pasal 12C UU 20/2001 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Setelah menerima laporan, KPK memiliki kewenangan untuk menetapkan status gratifikasi tersebut.

Jadi, penerimaan suatu pemberian tidak berarti penerima harus langsung menyimpannya sebagai milik pribadi.

Jika pemberian tersebut berpotensi merupakan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, mekanisme pelaporan kepada KPK menjadi bagian penting dari pengendalian gratifikasi.

Bagaimana Ketentuan Nilai Gratifikasi?

UU Tipikor memberikan ketentuan khusus mengenai pembuktian berdasarkan nilai gratifikasi.

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001:

– gratifikasi senilai Rp10 juta atau lebih: penerima harus membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap;

– gratifikasi senilai kurang dari Rp10 juta: pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ketentuan nilai tersebut tidak berarti pemberian di bawah Rp10 juta otomatis aman atau pemberian di atas Rp10 juta otomatis merupakan tindak pidana.

Yang tetap menjadi dasar adalah unsur hukum dalam Pasal 12B, terutama hubungan pemberian dengan jabatan serta pertentangannya dengan kewajiban atau tugas penerima.

Bagaimana dengan Suap?

Suap memiliki sejumlah ketentuan pidana tersendiri dalam UU Tipikor.

Salah satunya adalah Pasal 5 UU 20/2001, yang mengatur pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.