Apa Itu Gratifikasi dan Bedanya dengan Suap?

Suap juga dapat berkaitan dengan ketentuan lain, antara lain Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Tipikor, tergantung posisi pihak yang terlibat dan perbuatan yang dilakukan.

KPK menjelaskan bahwa suap-menyuap pada dasarnya berbeda dengan gratifikasi karena terdapat unsur kesepakatan atau transaksi antara pihak pemberi dan penerima.

Contoh Sederhana

Bayangkan seorang pengusaha sedang mengikuti proses pengadaan barang pemerintah.

Jika pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat dengan kesepakatan agar pejabat memenangkan perusahaannya dalam proses pengadaan, pola tersebut dapat masuk ke kategori suap, karena terdapat tujuan dan kesepakatan mengenai tindakan yang diharapkan dari pejabat.

Berbeda apabila setelah berhubungan dengan pejabat tersebut, seseorang memberikan hadiah tanpa adanya permintaan atau kesepakatan sebelumnya. Pemberian itu dapat masuk dalam kategori gratifikasi.

Namun, apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, gratifikasi tersebut dapat dianggap sebagai pemberian suap berdasarkan Pasal 12B.

Contoh tersebut hanya menggambarkan perbedaan konsep. Penentuan tindak pidana dalam perkara konkret tetap bergantung pada fakta, alat bukti, dan pemenuhan unsur pasal yang didakwakan.

Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan Berbeda

Gratifikasi juga perlu dibedakan dari pemerasan.

KPK menjelaskan bahwa pemerasan terjadi ketika pihak yang memiliki kewenangan secara aktif meminta atau memaksa pihak lain memberikan sesuatu dengan menggunakan kekuasaan atau jabatannya.

Dengan demikian, secara sederhana:

Gratifikasi → pemberian dapat terjadi tanpa kesepakatan sebelumnya.

Suap → terdapat kesepakatan atau tujuan tertentu antara pemberi dan penerima.

Pemerasan → pihak yang memiliki kewenangan secara aktif meminta atau memaksa pemberian.