KPK Geledah Ruangan Kepala BNPB, Apa yang Diburu Penyidik?

JAKARTA, RMTVNews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk ruangan Kepala Badan, untuk mengusut dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.

Penggeledahan tersebut berlangsung pada 14–15 Oktober 2026, setelah KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, penggeledahan dilakukan terhadap sejumlah ruangan pejabat BNPB, termasuk bagian pengadaan barang dan jasa serta ruangan pejabat pembuat komitmen (PPK).

“Untuk beberapa pejabat-pejabat di BNPB sudah dilakukan, termasuk ruangan Kepala Badan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Menurut Taufik, penyidik juga menggeledah sejumlah ruangan kedeputian dan bagian pengadaan barang dan jasa, termasuk ruangan Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB yang juga menjabat sebagai PPK.

Taufik mengatakan tim penyidik melaporkan bahwa rangkaian penggeledahan berjalan cukup lancar. Sejumlah pihak di lingkungan BNPB juga bersikap kooperatif.

Namun, keterangan tersebut belum merinci barang bukti apa saja yang ditemukan secara khusus dari ruangan Kepala BNPB maupun ruangan pejabat lainnya.

Pengadaan Rp148 Miliar dan Dugaan Konflik Kepentingan

Penggeledahan dilakukan ketika penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai BNPB.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarin.

Bima Setiawan merupakan adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Sementara itu, Richard Erlangga juga merupakan tenaga ahli Kepala BNPB.

Berdasarkan keterangan KPK yang pada 16 Oktober 2026, BNPB bermitra dengan sejumlah penyedia barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung selama periode 2024–2026. Sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan Bima.

Nilai pengadaan dari penyedia yang diduga terafiliasi tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar.

KPK menduga terdapat konflik kepentingan dalam proses pengadaan tersebut.

Dugaan itu menjadi salah satu fokus penyidikan untuk menelusuri bagaimana hubungan antara pihak yang terlibat dan penyedia barang dan jasa memengaruhi proses pengadaan.

Dalam perkara berbeda yang berkaitan dengan pengadaan tahun 2026, Richard diduga menerima uang Rp2,38 miliar melalui perantara dari Gery Prasetiawan, Direktur PT Trans Lintas Selaras.

KPK juga menduga Gery memberikan uang Rp140 juta kepada Gabriel.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya menjelaskan bahwa perkara dugaan korupsi dana siap pakai BNPB mencakup dua klaster, yakni dugaan konflik kepentingan dan suap.

KPK menyebut Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan.

Sementara itu, klaster lainnya berkaitan dengan dugaan penerimaan atau pemberian suap.