KPPU Kalah di Pengadilan, Putusan Denda Rp755 Miliar terhadap Pinjol Dibatalkan

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan penetapan batas atas suku bunga atau manfaat ekonomi pinjaman. KPPU kemudian menjatuhkan sanksi denda dengan nilai keseluruhan mencapai Rp755 miliar.

Dalam pertimbangannya, KPPU menilai penetapan batas atas bunga yang dilakukan melalui pedoman industri dapat memfasilitasi keselarasan perilaku harga antarpelaku usaha dan mengurangi persaingan di pasar pinjaman daring.

Putusan KPPU itu kemudian diajukan keberatan oleh perusahaan-perusahaan yang dikenai sanksi.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebanyak 71 penyelenggara fintech lending tercatat mengajukan permohonan keberatan dalam perkara Nomor 26/Pdt.Sus-KPPU/2026/PN Jkt.Pst.

Para pemohon meminta majelis hakim menyatakan mereka tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan membatalkan putusan KPPU.

Majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan keberatan tersebut dan membatalkan putusan KPPU yang menjadi objek sengketa.