Sekda Lampung Tengah Ditahan, Ini Konstruksi Kasus 387 Honorer Fiktif

Penyidik juga mengaitkan perkara dengan aturan mengenai tenaga non-ASN.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur bahwa instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga non-ASN baru dan penataan pegawai non-ASN harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengangkatan tenaga kontrak tersebut disebut tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 11 Tahun 2014 tentang pedoman pengangkatan tenaga kontrak.

Dalam konstruksi penyidik, persoalannya bukan hanya pada status para tenaga honorer, tetapi juga konsekuensi anggaran yang muncul setelah nama-nama tersebut memperoleh dasar administratif untuk menerima pembayaran dari APBD.

Ada Dugaan Mekanisme “Titipan”

Penyidikan juga mengungkap dugaan adanya mekanisme pengajuan tenaga honorer melalui pihak tertentu.

Berdasarkan laporan mengenai konstruksi perkara, dokumen seperti lamaran, KTP, kartu keluarga, dan ijazah diserahkan kepada Welly atau stafnya.

Dokumen tersebut kemudian diteruskan kepada pejabat terkait untuk proses penerbitan surat keputusan.

SK yang telah ditandatangani kemudian menjadi dasar bagi pembayaran gaji dari APBD.

Penyidik menduga proses pengangkatan tersebut dilakukan di luar ketentuan dan terdapat indikasi gratifikasi.

Nilai kerugian negara dalam pemberitaan perkara ini juga memiliki angka yang berbeda. Sebagian laporan menyebut sekitar Rp11 miliar, sementara keterangan lain yang mengutip hasil audit BPKP Perwakilan Lampung menyebut Rp7,38 miliar.

Polda Lampung menetapkan Welly sebagai tersangka pada Juni 2026. Saat itu Welly masih menjabat Kepala BKPSDM Kota Metro sebelum kemudian menjabat sebagai Sekda Lampung Tengah.

Penetapan tersangka disebut dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menyatakan telah memiliki sedikitnya dua alat bukti.

Sebelum ditahan, Welly sempat beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik.