Skenario “Operasi Politik” dan Perisai Reputasi PSI di Pusaran Isu Ijazah

Perbedaan antara persoalan prosedural dan substansi perkara sangat penting dalam pembacaan analisis politik.

Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon tidak identik dengan putusan yang memeriksa dan menyelesaikan seluruh klaim faktual yang diperdebatkan di luar pengadilan.

Namun, di arena komunikasi publik, putusan hukum jarang menjadi titik akhir perdebatan. Pernyataan para aktor setelah putusan justru membentuk lapisan narasi baru tentang siapa yang dianggap menyerang, siapa yang membela, dan apa kepentingan di balik polemik tersebut.

Sebelum putusan MK dibacakan, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni telah menanggapi gugatan terkait ijazah Gibran pada 24 September 2026.

Ia menilai langkah tersebut sebagai manuver berlebihan di ruang publik.

“Manuver-manuver politik yang tidak beradab,” kata Raja Juli Antoni.

Pernyataan itu menempatkan gugatan dalam kerangka pertarungan politik, bukan semata-mata upaya hukum yang perlu dinilai berdasarkan prosedur dan substansinya.

Pilihan kata tersebut juga memperlihatkan posisi PSI dalam menghadapi isu yang menyangkut Gibran, figur yang memiliki hubungan politik erat dengan partai itu.

Setelah putusan MK, tekanan juga datang dari partai politik lain. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun pada 8 Oktober 2026 menyampaikan pandangannya di kompleks parlemen agar Gibran mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya.

“Kalau Pak Gibran merasa, dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik,” kata Komarudin.

Pernyataan Komarudin merupakan tuntutan politik yang didasarkan pada pembacaannya terhadap pertimbangan hakim MK, bukan perintah hukum yang mengikat dari pengadilan.

Pemisahan ini penting agar tuntutan politik seorang tokoh tidak disamakan dengan konsekuensi hukum yang ditetapkan lembaga peradilan.