DPR Usul TGPF Independen Usut Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

JAKARTA, RMTVNews.com — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mengusut penggeledahan Pondok Pesantren Rumah Tahfiz Quran (RTQ) Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah, oleh Polda Jawa Tengah.

Menurut Abdullah, tim independen diperlukan agar keterangan pihak pesantren dan kepolisian dapat diuji secara objektif sehingga persoalan ini tuntas dan tidak menyisakan ketidakjelasan.

“Keterangan pihak pesantren maupun kepolisian harus diuji dan dibuktikan oleh lembaga independen yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan kedua pihak,” kata Abdullah di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Ia mengusulkan TGPF melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Ombudsman, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta para ahli di bidang hukum dan perlindungan anak.

Setiap lembaga, kata dia, harus memeriksa sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Abdullah juga meminta penanganan pengaduan pihak pesantren oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri tidak berhenti pada pengumpulan keterangan.

Pemeriksaan internal itu, menurut dia, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas.

Ia menilai pemeriksaan Propam penting untuk mendalami dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik anggota kepolisian.

Namun, proses tersebut perlu dilengkapi pemeriksaan independen agar persoalan dapat ditelaah secara objektif.

“Kalau memang ditemukan kesalahan prosedur atau pelanggaran yang dilakukan anggota polisi, ya harus ditindak. Begitu juga jika dalam pengembangan perkara ditemukan pihak lain yang melakukan tindak pidana, harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Polri menyatakan akan mendalami keluhan masyarakat terkait penggeledahan tersebut melalui mekanisme yang berlaku.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan kepolisian mendengar kritik dan keluhan masyarakat, serta menyampaikan empati kepada pihak-pihak yang terdampak, termasuk para santri.

Berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Sukoharjo pada 12 September 2026.

Dalam perkara itu, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S, lalu mencari seseorang berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Usulan pembentukan TGPF ini muncul di tengah penanganan pengaduan pihak pesantren oleh Propam Mabes Polri dan permintaan Komnas HAM agar prosedur penggeledahan turut diperiksa.