Selain perubahan sistem pemilu, ia menyebut adanya usulan agar calon anggota DPR maupun kepala daerah diwajibkan menjadi kader partai selama jangka waktu tertentu dan mengikuti proses kaderisasi.

Dengan persyaratan tersebut, tanggung jawab partai dalam menentukan calon diharapkan lebih jelas.

Masyarakat juga dapat memberikan sanksi politik dengan tidak memilih kembali partai yang dinilai gagal menghasilkan anggota legislatif atau kepala daerah berkualitas.

Baca Juga:Jokowi Pasang Target, PSI Dinilai Sulit Jadi Partai Besar
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.