Menurut Abdul Mu’ti, kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan baru pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan guru.

“Guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi PPPK dengan tes,” kata Abdul Mu’ti seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Namun, bagi guru non-ASN yang tidak lulus seleksi PNS maupun PPPK, statusnya tetap sebagai guru non-ASN.

Baca Juga:PPPK Paruh dan Penuh Waktu Bisa Daftar CPNS 2027, Ini Penjelasan Pemerintah

“Kalau guru non-ASN yang tidak lulus tes PPPK atau PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” ujar Abdul Mu’ti.

Dengan skema tersebut, pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan guru sebanyak 464.856 orang dilakukan secara bertahap selama tiga tahun.

 

Baca Juga:Kemendikdasmen Ubah Kebijakan Kenaikan Kelas, Karakter Siswa Ikut Dinilai
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.