RUU Pemilu dan PT 5 Persen, Ketika Rakyat Lebih Pilih Figur daripada Parpol

Peneliti Perludem Iqbal Kholidin juga mempertanyakan dasar pengusulan angka 5 persen. Ia menyoroti bahwa pada Pemilu 2024 saja terdapat sekitar 17,3 juta suara yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR dengan PT 4 persen.

Hensat tawarkan mekanisme untuk suara yang tidak lolos

Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensat menilai pembahasan PT tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan berapa persen ambang batas yang ditetapkan.

Menurut dia, DPR juga perlu merancang mekanisme agar suara yang diberikan pemilih kepada partai yang tidak memenuhi PT tidak sepenuhnya kehilangan representasi.

“Berapapun threshold-nya, sebaiknya DPR juga punya solusi supaya suara rakyat itu tidak terbuang,” kata Hensat.

Ia bahkan mengusulkan kemungkinan pembentukan satu fraksi yang dapat menampung wakil dari partai-partai yang tidak mencapai ambang batas, dengan penentuan wakil berdasarkan perolehan suara calon anggota legislatif.

Gagasan tersebut menempatkan persoalan suara terbuang sebagai masalah desain teknis yang perlu dijawab dalam RUU Pemilu, bukan sekadar konsekuensi yang dianggap tidak terhindarkan.

Semakin tinggi PT, semakin banyak suara terbuang

Pakar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini juga menyoroti konsekuensi kenaikan ambang batas.

Titi mengatakan kenaikan PT berpotensi meningkatkan jumlah suara yang terbuang dan menurunkan proporsionalitas hasil pemilu.

Menurutnya, kenaikan threshold juga dapat mempersempit kanal representasi politik dan berdampak terhadap legitimasi demokrasi.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan PT tidak hanya berkaitan dengan efektivitas pemerintahan, tetapi juga prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilu.

Putusan MK menjadi parameter penting

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah menyatakan ketentuan PT 4 persen berlaku secara konstitusional bersyarat untuk hasil Pemilu 2024, tetapi harus diubah sebelum Pemilu 2029.