RUU Pemilu dan PT 5 Persen, Ketika Rakyat Lebih Pilih Figur daripada Parpol

MK meminta pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap besaran PT dengan mempertimbangkan sejumlah parameter, termasuk proporsionalitas dan upaya meminimalkan suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan kesepakatan para ketua umum partai akan menjadi salah satu baseline dalam pembahasan RUU Pemilu.

Namun, terkait putusan MK, ia menekankan bahwa yang menjadi persoalan bukan semata-mata angka 4 persen atau angka baru yang akan dipilih.

“MK itu tidak mempersoalkan persentasenya, yang dipersoalkan MK adalah mengapa 4 persen muncul? Formulanya dari mana? Apa argumentasi teknis dan yuridisnya?” kata Rifqinizamy.

Menurutnya, jika PT dinaikkan dari 4 menjadi 5 persen, DPR harus menyediakan argumentasi konstitusional, yuridis, dan formula yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah temuan Poltracking menjadi penting

Temuan Poltracking memberikan dimensi berbeda dalam perdebatan tersebut.

Survei itu menunjukkan 53,3 persen responden lebih mempertimbangkan caleg dibandingkan partai, sementara 24,7 persen lebih mempertimbangkan partai politik. Peneliti Poltracking Yoki Alvetro mengatakan figur calon menjadi salah satu alasan publik dalam menentukan pilihan politik.

“Figur dari tokoh-tokoh partai politik, calon-calon dari partai politik itu lebih cenderung menjadi alasan publik untuk memilih partai politik, karena kecenderungan dari caleg-calegnya,” ujar Yoki.

Namun, survei yang sama menunjukkan hanya 12,3 persen responden merasa dekat dengan partai politik, sementara 66,8 persen menyatakan tidak merasa dekat. Sebanyak 57,6 persen juga mengaku tidak tahu atau tidak mengenal anggota DPR RI yang mewakili daerahnya.

Artinya, terdapat jarak antara figur yang dipertimbangkan saat memilih dengan institusi partai dan wakil yang akhirnya duduk di parlemen.