– 40.000 ÷ 3 = 13.333
– 40.000 ÷ 5 = 8.000
Angka-angka tersebut kemudian diurutkan dari yang terbesar sampai jumlah kursi yang tersedia terpenuhi.
Dalam contoh ini, enam angka tertinggi adalah:
1. 100.000 — Partai A
2. 70.000 — Partai B
3. 40.000 — Partai C
4. 33.333 — Partai A
5. 23.333 — Partai B
6. 20.000 — Partai A
Hasil akhirnya:
– Partai A: 3 kursi
– Partai B: 2 kursi
– Partai C: 1 kursi
Contoh tersebut merupakan ilustrasi sederhana. Penghitungan sebenarnya menggunakan seluruh partai yang memenuhi syarat dan jumlah kursi yang tersedia di dapil masing-masing.
Mengapa Menggunakan Angka 1, 3, 5, 7?
Pembagian dengan bilangan ganjil tersebut merupakan karakteristik metode Sainte-Laguë.
Dalam sistem ini, setiap tambahan kursi yang diperoleh sebuah partai membuat pembagi berikutnya menjadi lebih besar. Dengan demikian, suara partai yang sudah memperoleh kursi akan dihitung kembali menggunakan pembagi berikutnya.
KPU menjelaskan bahwa metode Sainte-Laguë digunakan dalam sistem pemilu proporsional Indonesia berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017.
Metode tersebut berbeda dengan metode kuota Hare yang digunakan dalam sistem pemilu sebelumnya.
Setelah Kursi Partai Ditentukan, Siapa yang Terpilih?
Pembagian kursi dengan Sainte-Laguë menentukan berapa kursi yang diperoleh masing-masing partai di sebuah dapil.
Tahap berikutnya adalah menentukan calon anggota DPR yang mengisi kursi tersebut.
Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilu legislatif. Dalam sistem ini, pemilih memberikan suara kepada calon anggota legislatif yang tercantum dalam surat suara.
Karena itu, setelah jumlah kursi partai di setiap dapil diketahui, kursi tersebut diberikan kepada calon dari partai bersangkutan berdasarkan ketentuan mengenai perolehan suara calon.
Dengan demikian terdapat dua proses yang berbeda: partai memperoleh kursi melalui konversi suara partai, sedangkan calon terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara calon dalam partainya sesuai ketentuan pemilu.
Mengapa Suara Banyak Belum Tentu Menghasilkan Kursi?
Jumlah suara nasional tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan kursi DPR.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan