Parliamentary Threshold: Sejarah, Suara Tak Terkonversi dan Wacana 5 Persen di Pemilu 2029

Karena itu, parliamentarythreshold memiliki hubungan langsung dengan proses konversi suara menjadi kursi.

Mengapa Parliamentary Threshold Diterapkan?

Salah satu tujuan utama parliamentary threshold adalah menata sistem kepartaian yang bersifat multipartai.

Indonesia memiliki sejarah panjang dengan banyak partai politik peserta pemilu. Banyaknya partai memberikan pilihan politik yang beragam kepada pemilih, tetapi juga dapat menghasilkan parlemen yang terfragmentasi.

Dalam sistem presidensial multipartai, fragmentasi parlemen dapat memengaruhi proses pembentukan koalisi serta hubungan antara pemerintah dan DPR.

Karena itu, parliamentary threshold antara lain dirancang untuk mendorong penyederhanaan partai politik di parlemen dan membentuk komposisi legislatif yang lebih terkonsolidasi.

Namun, persoalannya adalah apakah kenaikan threshold otomatis membuat jumlah partai di parlemen semakin sedikit.

Data beberapa pemilu menunjukkan hubungan tersebut tidak selalu linear.

Sejarah Parliamentary Threshold di Indonesia

Sebelum parliamentary threshold, Indonesia mengenal electoral threshold. Keduanya memiliki fungsi berbeda.

Electoral threshold berkaitan dengan persyaratan bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, sedangkan parliamentary threshold berkaitan dengan syarat partai untuk diikutsertakan dalam penentuan kursi parlemen.

Parliamentary threshold mulai diterapkan pada Pemilu 2009.

Pemilu 2009: PT 2,5 Persen

Pada Pemilu 2009, parliamentary threshold ditetapkan sebesar 2,5 persen. Pemilu tersebut diikuti 38 partai politik dan sembilan partai berhasil melewati ambang batas untuk memperoleh kursi DPR.

Data penelitian mengenai hasil pemilu juga mencatat sekitar 19 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi DPR pada Pemilu 2009.

Pemilu 2014: PT 3,5 Persen

Ambang batas kemudian dinaikkan menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014. Menariknya, meskipun ambang batas meningkat, jumlah partai yang memperoleh kursi DPR justru menjadi 10 partai.