Parliamentary Threshold: Sejarah, Suara Tak Terkonversi dan Wacana 5 Persen di Pemilu 2029

Ukuran lain yang dapat diperhatikan antara lain tingkat fragmentasi parlemen, konsentrasi kursi pada partai-partai besar, kemampuan membentuk pemerintahan, stabilitas koalisi, proporsionalitas antara suara dan kursi, serta jumlah suara yang tidak terwakili di DPR.

Perludem juga menekankan bahwa penyederhanaan partai tidak semata-mata berarti membuat jumlah partai di parlemen menjadi sedikit. Persoalannya juga berkaitan dengan bagaimana distribusi kekuatan partai di parlemen terkonsentrasi dan bekerja secara efektif.

Wacana Parliamentary Threshold 5 Persen untuk Pemilu 2029

Menjelang pembahasan perubahan UU Pemilu, angka 5 persen muncul sebagai salah satu wacana parliamentary threshold untuk Pemilu 2029.

Namun, angka tersebut belum menjadi ketentuan final.

Perdebatan juga tidak berhenti pada angka 5 persen. Dalam perkembangan pembahasan politik, muncul pula usulan threshold yang lebih tinggi, termasuk 7 persen.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa parliamentary threshold masih menjadi bagian dari perdebatan mengenai desain sistem pemilu yang akan dibahas dalam proses legislasi.

Karena itu, menyebut bahwa “PT 5 persen berlaku untuk Pemilu 2029” akan terlalu dini. Istilah yang lebih tepat adalah wacana PT 5 persen dalam pembahasan RUU Pemilu.

Apa Kata Mahkamah Konstitusi?

Posisi hukum parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 menjadi penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.