Parliamentary Threshold: Sejarah, Suara Tak Terkonversi dan Wacana 5 Persen di Pemilu 2029

Dengan kata lain, angka 4 persen tidak dapat begitu saja dianggap sebagai angka final untuk Pemilu 2029.

MK meminta adanya perubahan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek dalam desain sistem pemilu.

Putusan tersebut menjadi salah satu dasar konstitusional dalam pembahasan ulang parliamentary threshold.

PT 5 Persen: Apa yang Perlu Dihitung?

Perdebatan mengenai threshold sering kali berhenti pada pertanyaan apakah ambang batas tetap 4 persen atau dinaikkan menjadi 5 persen.

Padahal, persoalan teknisnya lebih kompleks.

Jika angka threshold dinaikkan, pembentuk undang-undang perlu menghitung berapa partai yang berpotensi masuk DPR, berapa suara yang tidak terkonversi, bagaimana perubahan distribusi kursi, serta bagaimana dampaknya terhadap proporsionalitas antara suara dan kursi.

Dampaknya terhadap partai baru dan keterwakilan pemilih juga perlu diperhitungkan. Demikian pula pertanyaan apakah kenaikan threshold benar-benar mengurangi fragmentasi parlemen.

Dengan pendekatan tersebut, angka parliamentary threshold dapat diuji melalui data pemilu sebelumnya, bukan hanya melalui perdebatan politik mengenai angka tertentu.

Kajian mengenai parliamentary threshold juga dapat menggunakan simulasi berbagai angka, mulai dari 2 persen, 2,5 persen, 3 persen, 4 persen, 5 persen, 6 persen hingga 7 persen. Simulasi tersebut dapat digunakan untuk melihat perubahan jumlah partai yang masuk parlemen, suara yang tidak terkonversi, serta tingkat ketimpangan antara suara dan kursi.

Pemilih Lebih Memilih Caleg atau Partai?

Perdebatan parliamentary threshold juga berlangsung ketika hubungan pemilih dengan partai politik mengalami dinamika tersendiri.

Survei nasional Poltracking Indonesia pada Agustus 2026 menemukan 53,3 persen responden lebih cenderung memilih calon anggota legislatif (caleg) dalam Pileg, sedangkan 24,7 persen lebih cenderung memilih partai politik.