Bagaimana Proses Penyidikan Kasus Korupsi? Dari Bukti Awal hingga Penetapan Tersangka

Informasi yang diterima perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum untuk menentukan apakah terdapat peristiwa yang dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kapan Perkara Masuk Penyidikan?

Ketika hasil penyelidikan menunjukkan adanya dasar untuk melanjutkan perkara, proses dapat masuk ke tahap penyidikan.

Dalam penyidikan, fokusnya bukan lagi sekadar mencari apakah suatu peristiwa terjadi, tetapi mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dan pihak yang diduga bertanggung jawab.

KUHAP baru juga mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa terlebih dahulu memberikan status sebagai tersangka atau saksi. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UU 20/2025.

Apa yang Dicari Penyidik?

Penyidikan pada dasarnya berorientasi pada pembuktian.

Dalam perkara korupsi, bukti yang dikumpulkan dapat berkaitan dengan dokumen, transaksi keuangan, kontrak, proses pengadaan, keputusan pejabat, aliran dana, komunikasi, keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang atau data elektronik yang berkaitan dengan perkara.

KUHAP baru memperluas jenis alat bukti. Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 mencantumkan antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Dalam perkara korupsi, karakter bukti dapat sangat bergantung pada jenis perkara. Dugaan korupsi pengadaan, misalnya, membutuhkan penelusuran dokumen dan proses pengadaan, sedangkan perkara suap dapat memerlukan penelusuran komunikasi, transaksi, atau hubungan antara pemberi dan penerima.

Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Penyidik dapat memeriksa saksi untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa yang berkaitan dengan perkara.