Hilirisasi Indonesia: Nikel, Investasi, Industri dan Ekspor

Kebijakan hilirisasi kemudian diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sebelum komoditas masuk ke pasar global.

Pemerintah menyebut hilirisasi sebagai bagian dari strategi industrialisasi berbasis sumber daya alam, dengan sasaran antara lain meningkatkan nilai ekspor, memperkuat industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Investasi Menjadi Penggerak Hilirisasi

Hilirisasi membutuhkan investasi dalam jumlah besar karena pengolahan mineral membutuhkan smelter, pembangkit dan pasokan energi, pelabuhan, kawasan industri, fasilitas pengolahan serta infrastruktur pendukung lainnya.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi hilirisasi sepanjang 2025 mencapai Rp584,1 triliun, atau 30,2 persen dari total realisasi investasi nasional. Angka tersebut tumbuh 43,3 persen dibandingkan 2024.

Dari jumlah tersebut, sektor mineral menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp373,1 triliun.

Total realisasi investasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Investasi tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri sebesar Rp1.030,3 triliun dan penanaman modal asing sebesar Rp900,9 triliun.

Hilirisasi Berlanjut pada 2026

Momentum tersebut berlanjut pada semester pertama 2026.

BKPM mencatat realisasi investasi nasional Januari–Juni 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja.

Pada periode yang sama, investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun, atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Komoditas mineral seperti bauksit, nikel, tembaga, besi dan baja serta pasir silika masih menjadi bagian utama investasi hilirisasi.

Namun, komposisi investasi hilirisasi mulai berubah. BKPM mencatat pada kuartal II 2026, bauksit untuk pertama kalinya berada di posisi teratas, sementara nikel sebelumnya menjadi komoditas utama investasi hilirisasi.